Aneka Terobosan Daerah Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi
loading...
Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 benar-benar memukul kehidupan masyarakat secara luas, termasuk perekonomian di daerah-daerah. Dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pariwisata yang banyak menjadi andalan pemerintah untuk meraup pendapatan, mati suri karena terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Namun, daerah, terutama kepala daerahnya, tidak boleh pasrah. Mereka dituntut melakukan berbagai upaya agar roda perekonomian bisa berjalan. Walaupun tidak mudah, masih banyak terobosan yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kembali perekomian. (Baca: Siapa yang Berhak Memandikan jenazah Perempuan?)
Di antara beberapa contoh terobosan telah dilakukan Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang kemarin berbagi pengalaman dalam diskusi FMB9 secara virtual. Anas, misalnya, memanfaatkan momentum pandemi ini untuk memacu program digitalisasi UMKM .
Selama empat tahun terakhir kabupaten di ujung paling timur Pulau Jawa itu memang sudah mengembangkan digitalisasi UMKM. Ada 189 desa sudah tersambung dengan fiber optic dan bekerja sama dengan beberapa startup melalui program Smart Kampung. Begitu juga program Warung Pintar yang dibuat oleh startup dan jumlahnya kini sudah mencapai ratusan.
“Sekarang kita sedang program digitalisasi dengan Dana dan startup lain. Kolaborasi inilah yang kami kerjakan dalam rangka mempercepat digitalisasi UMKM di Banyuwangi. Makanya saat Covid-19 ini kami tingkatkan lagi dengan percepatan digitalisasi warung di pelosok-pelosok yang juga melibatkan BUMDes,” paparnya.
Banyuwangi juga membekali pelaku UMKM dengan pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM sehingga mereka bisa survive. “Makanya UMKM yang berbasis agrowisata inilah yang sekarang kita dorong untuk tumbuh. Kita sekarang sedang dorong pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM di Banyuwangi,” paparnya. (Baca juga: Zulkifli Hasan Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP PAN)
Pemda juga mendorong agar masyarakat bisa belanja dengan tetangga, membeli produk lokal dari Banyuwangi. Selain itu, juga mendorong kegiatan belanja secara daring sehingga memberikan solusi agar produk bisa dinikmati kalangan publik.
Industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan Banyuwangi tentu menjadi fokus pemikiran Anas. Sebagai solusi, Banyuwangi memprioritaskan konsep outdoor tourism. Salah satunya yang telah dibuka adalah Agrowisata Taman Suro (AWT). “Ini adalah destinasi baru. Tempat ini meniru seperti (tempat wisata) di Kyoto (Jepang). Restorannya tidak ada makanan goreng-gorengan. Semuanya direbus sehingga (wisatawan) pulang dari destinasi kira-kira sehat,” ujarnya.
Anas juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemilik destinasi, hingga pengusaha warung. Jika sebelumnya adalah atraksi dan jasa, maka yang dijual selagi pandemi adalah penerapan protokol kesehatan.
Begitu pun sektor lain yang terkait dengan sektor wisata seperti restoran. Pemda melakukan sertifikasi terhadap restoran dan warung terus dikerjakan. Bahkan, sanksi juga diberikan bagi yang tidak memenuhi protokol Covid-19. Demi penegakan aturan itu dan terbatasnya Satpol PP, semua dinas dilibatkan dalam penindakan terhadap pelaku usaha yang tak patuh. (Baca juga: Penting Deteksi Dini dan Kenali Gejala Pikun)
Anas kemudian menuturkan, preferensi wisatawan ke depan akan berubah. Karena itu, seluruh pemandu wisata (tour guide) akan mengikuti sertifikasi dan diedukasi kembali sehingga bisa membantu memberikan pemahaman di area wisata. “Apa yang kami kerjakan ini melahirkan kepercayaan publik sehingga dalam survei Traveloka terhadap destinasi pariwisata di Indonesia, Banyuwangi masuk tiga besar. Padahal Banyuwangi tidak masuk kawasan destinasi prioritas (KSPN) maupun superprioritas,” bebernya.
Bagaimana dengan Kota Bogor? Wali Kota Bima Arya memaparkan, kebijakan itu antara lain tax relief berupa relaksasi pembayaran pajak bagi hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Kemudian insentif pajak berupa pengurangan dan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Kita buat strategi bagaimana pajak kita enggak anjlok. Ada keringanan pembayaran pajak, diskon pembayaran pajak, dan insentif bagi yang bayar pajak. Alhamdulillah hasilnya ada. Pajak kita enggak anjlok banget,” tuturnya dalam diskusi FMB9 secara virtual, Kamis (24/9/2020).
Pemulihan ekonomi juga ditempuh dengan merelaksasi kegiatan ekonomi seperti perhotelan, restoran, area hiburan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Termasuk juga berkolaborasi dengan pihak lainnya demi memudahkan warga membayar pajak secara daring secara aman dan efektif. (Baca juga: Mapolres Yalimo Papua Diserang, Kasat Intel Terluka Parah)
Cara lain yang dilakukan yaitu menggenjot pendapatan daerah dari sektor baru. Salah satunya dengan mengembangkan wisata alam di beberapa titik yang mulai populer di masa pandemi. Apalagi, banyak warga yang kini memilih rekreasi di alam terbuka dengan trekking, hiking, lari, hingga rafting.
Salah satunya yang sedang dikembangkan yaitu kawasan agrowisata di kawasan Muliaharja. Pengembangan itu memanfaatkan APBD perubahan. “Beberapa titik sudah membuahkan hasil, yang terpapar ekonomi karena Covid-19 sudah mulai pulih,” terangnya.
Upaya pemulihan ekonomi juga didorong melalui pengembangan pertanian kota (urban farming). Di Bogor, lanjut Bima, permintaan sayur-mayur meningkat hingga 300 persen di kala pandemi .“Karena itu kita dorong kelompok warga tani ibu-ibu, kita koneksikan juga PD Pasar, mal, restoran, sehingga warga bisa tetap produktif dan memberikan penguatan pada ekonominya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor mendorong alokasi anggaran daerah tahun depan untuk menguatkan penanganan dan pemulihan ekonomi di kala pandemi. “Intinya, jurus mengantisipasi ini adalah kita terima fulusnya, kita tolak virusnya,” kata Bima. (Baca juga: Mobil Nasional Vietnam Bertingkah Lagi)
Dia lantas menuturkan, upaya pemulihan ekonomi tentu harus diikuti pencegahan penyebarluasan pandemi. Untuk itu, pemerintahnya berupaya memitigasi kasus Covid-19 dengan membentuk ‘Detektif Covid’. Ada 1.167 personel dilibatkan dan mereka terbagi dalam tim pelacak dan tim pemantau.
Tim pelacak dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka bertugas melakukan pelacakan atau penelusuran (tracing) kontak kasus positif dalam kurun 2x24 jam. Adapun tim pemantau dibentuk di tingkat rukun warga (RW), terdiri dari satu orang kader dari RW dan didampingi petugas surveilans puskesmas.
Tim tersebut bertugas memantau penderita yang melakukan isolasi mandiri. “Kuncinya penanganan Covid-19 itu salah satunya tracing. Makanya di Bogor kita bentuk detektif Covid. Jadi unit lacak harus bergerak minimal 20 nama yang jadi kontak eratnya,” ujar Bima.
Upaya tersebut merupakan bagian dari pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Melalui kerja tim tersebut nantinya akan memfokuskan pada titik-titik zona merah Covid-19 di tingkat RW sehingga dilakukan pemantauan dan pengawasan ketat serta pengurangan aktivitas warga seperti penutupan kegiatan ibadah bersama. (Baca juga: Kisruh Politik Negeri Jiran, Raja Malaysia Punya Tiga Opsi)
Selain itu, pemerintahnya juga berupaya mengawasi datangnya pengunjung dari luar, termasuk dari Jakarta. Umumnya, mereka datang untuk berekreasi, menikmati kuliner atau menginap di hotel di Bogor lantaran di Jakarta sudah melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. “Kami tidak mungkin melarang mereka datang. Makanya, orang Jakarta boleh ke Bogor. Asalkan, patuhi protokol kesehatan,” seru Bima.
Dalam rangka itu, Pemkot Bogor membentuk Tim Elang yang terdiri atas kalangan pemuda, karang taruna, yang disupervisi oleh TNI/Polri dan Satpol PP. Tim tersebut bertugas berkeliling melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran protokol kesehatan di restoran, hotel.
Bima menyatakan tim tersebut bekerja setiap hari, terutama dioptimalkan pada akhir pekan. “Kalau melanggar pasti akan ditindak. Kalau sudah keterlaluan, bisa diberi sanksi atau denda, ditutup atau disegel,” ujarnya.
Langkah lainnya yang dilakukan adalah uji masif. Kini, akumulasi tes PCR yang sudah dilakukan mencapai 15.112 tes dengan total penduduk yang diuji sebanyak 11.946 orang.
Bima menambahkan, upaya edukasi penanganan Covid-19 juga dioptimalkan dengan membentuk Tim Merpati yang bertugas keliling menyosialisasikan kepada publik. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan, tokoh agama, dan relawan. (Lihat videonya: Warga Wuhan Mulai Beraktivitas Normal Kembali)
Pihaknya juga berupaya untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan aman dalam penanganan kasus Covid-19. Sejauh ini okupansi tempat tidur relatif aman mencapai 53%.
“Khusus orang tanpa gejala (OTG) mulai minggu ini tidak akan dikirim ke rumah sakit, tapi di tempat nonlayanan kesehatan. Kami bekerja sama BNN di Lido, Sukabumi, dan sudah disiapkan juga satu hotel yang digunakan untuk OTG,” jaminnya. (Faorick Pakpahan)
Namun, daerah, terutama kepala daerahnya, tidak boleh pasrah. Mereka dituntut melakukan berbagai upaya agar roda perekonomian bisa berjalan. Walaupun tidak mudah, masih banyak terobosan yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kembali perekomian. (Baca: Siapa yang Berhak Memandikan jenazah Perempuan?)
Di antara beberapa contoh terobosan telah dilakukan Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang kemarin berbagi pengalaman dalam diskusi FMB9 secara virtual. Anas, misalnya, memanfaatkan momentum pandemi ini untuk memacu program digitalisasi UMKM .
Selama empat tahun terakhir kabupaten di ujung paling timur Pulau Jawa itu memang sudah mengembangkan digitalisasi UMKM. Ada 189 desa sudah tersambung dengan fiber optic dan bekerja sama dengan beberapa startup melalui program Smart Kampung. Begitu juga program Warung Pintar yang dibuat oleh startup dan jumlahnya kini sudah mencapai ratusan.
“Sekarang kita sedang program digitalisasi dengan Dana dan startup lain. Kolaborasi inilah yang kami kerjakan dalam rangka mempercepat digitalisasi UMKM di Banyuwangi. Makanya saat Covid-19 ini kami tingkatkan lagi dengan percepatan digitalisasi warung di pelosok-pelosok yang juga melibatkan BUMDes,” paparnya.
Banyuwangi juga membekali pelaku UMKM dengan pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM sehingga mereka bisa survive. “Makanya UMKM yang berbasis agrowisata inilah yang sekarang kita dorong untuk tumbuh. Kita sekarang sedang dorong pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM di Banyuwangi,” paparnya. (Baca juga: Zulkifli Hasan Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP PAN)
Pemda juga mendorong agar masyarakat bisa belanja dengan tetangga, membeli produk lokal dari Banyuwangi. Selain itu, juga mendorong kegiatan belanja secara daring sehingga memberikan solusi agar produk bisa dinikmati kalangan publik.
Industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan Banyuwangi tentu menjadi fokus pemikiran Anas. Sebagai solusi, Banyuwangi memprioritaskan konsep outdoor tourism. Salah satunya yang telah dibuka adalah Agrowisata Taman Suro (AWT). “Ini adalah destinasi baru. Tempat ini meniru seperti (tempat wisata) di Kyoto (Jepang). Restorannya tidak ada makanan goreng-gorengan. Semuanya direbus sehingga (wisatawan) pulang dari destinasi kira-kira sehat,” ujarnya.
Anas juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemilik destinasi, hingga pengusaha warung. Jika sebelumnya adalah atraksi dan jasa, maka yang dijual selagi pandemi adalah penerapan protokol kesehatan.
Begitu pun sektor lain yang terkait dengan sektor wisata seperti restoran. Pemda melakukan sertifikasi terhadap restoran dan warung terus dikerjakan. Bahkan, sanksi juga diberikan bagi yang tidak memenuhi protokol Covid-19. Demi penegakan aturan itu dan terbatasnya Satpol PP, semua dinas dilibatkan dalam penindakan terhadap pelaku usaha yang tak patuh. (Baca juga: Penting Deteksi Dini dan Kenali Gejala Pikun)
Anas kemudian menuturkan, preferensi wisatawan ke depan akan berubah. Karena itu, seluruh pemandu wisata (tour guide) akan mengikuti sertifikasi dan diedukasi kembali sehingga bisa membantu memberikan pemahaman di area wisata. “Apa yang kami kerjakan ini melahirkan kepercayaan publik sehingga dalam survei Traveloka terhadap destinasi pariwisata di Indonesia, Banyuwangi masuk tiga besar. Padahal Banyuwangi tidak masuk kawasan destinasi prioritas (KSPN) maupun superprioritas,” bebernya.
Bagaimana dengan Kota Bogor? Wali Kota Bima Arya memaparkan, kebijakan itu antara lain tax relief berupa relaksasi pembayaran pajak bagi hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Kemudian insentif pajak berupa pengurangan dan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Kita buat strategi bagaimana pajak kita enggak anjlok. Ada keringanan pembayaran pajak, diskon pembayaran pajak, dan insentif bagi yang bayar pajak. Alhamdulillah hasilnya ada. Pajak kita enggak anjlok banget,” tuturnya dalam diskusi FMB9 secara virtual, Kamis (24/9/2020).
Pemulihan ekonomi juga ditempuh dengan merelaksasi kegiatan ekonomi seperti perhotelan, restoran, area hiburan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Termasuk juga berkolaborasi dengan pihak lainnya demi memudahkan warga membayar pajak secara daring secara aman dan efektif. (Baca juga: Mapolres Yalimo Papua Diserang, Kasat Intel Terluka Parah)
Cara lain yang dilakukan yaitu menggenjot pendapatan daerah dari sektor baru. Salah satunya dengan mengembangkan wisata alam di beberapa titik yang mulai populer di masa pandemi. Apalagi, banyak warga yang kini memilih rekreasi di alam terbuka dengan trekking, hiking, lari, hingga rafting.
Salah satunya yang sedang dikembangkan yaitu kawasan agrowisata di kawasan Muliaharja. Pengembangan itu memanfaatkan APBD perubahan. “Beberapa titik sudah membuahkan hasil, yang terpapar ekonomi karena Covid-19 sudah mulai pulih,” terangnya.
Upaya pemulihan ekonomi juga didorong melalui pengembangan pertanian kota (urban farming). Di Bogor, lanjut Bima, permintaan sayur-mayur meningkat hingga 300 persen di kala pandemi .“Karena itu kita dorong kelompok warga tani ibu-ibu, kita koneksikan juga PD Pasar, mal, restoran, sehingga warga bisa tetap produktif dan memberikan penguatan pada ekonominya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor mendorong alokasi anggaran daerah tahun depan untuk menguatkan penanganan dan pemulihan ekonomi di kala pandemi. “Intinya, jurus mengantisipasi ini adalah kita terima fulusnya, kita tolak virusnya,” kata Bima. (Baca juga: Mobil Nasional Vietnam Bertingkah Lagi)
Dia lantas menuturkan, upaya pemulihan ekonomi tentu harus diikuti pencegahan penyebarluasan pandemi. Untuk itu, pemerintahnya berupaya memitigasi kasus Covid-19 dengan membentuk ‘Detektif Covid’. Ada 1.167 personel dilibatkan dan mereka terbagi dalam tim pelacak dan tim pemantau.
Tim pelacak dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka bertugas melakukan pelacakan atau penelusuran (tracing) kontak kasus positif dalam kurun 2x24 jam. Adapun tim pemantau dibentuk di tingkat rukun warga (RW), terdiri dari satu orang kader dari RW dan didampingi petugas surveilans puskesmas.
Tim tersebut bertugas memantau penderita yang melakukan isolasi mandiri. “Kuncinya penanganan Covid-19 itu salah satunya tracing. Makanya di Bogor kita bentuk detektif Covid. Jadi unit lacak harus bergerak minimal 20 nama yang jadi kontak eratnya,” ujar Bima.
Upaya tersebut merupakan bagian dari pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Melalui kerja tim tersebut nantinya akan memfokuskan pada titik-titik zona merah Covid-19 di tingkat RW sehingga dilakukan pemantauan dan pengawasan ketat serta pengurangan aktivitas warga seperti penutupan kegiatan ibadah bersama. (Baca juga: Kisruh Politik Negeri Jiran, Raja Malaysia Punya Tiga Opsi)
Selain itu, pemerintahnya juga berupaya mengawasi datangnya pengunjung dari luar, termasuk dari Jakarta. Umumnya, mereka datang untuk berekreasi, menikmati kuliner atau menginap di hotel di Bogor lantaran di Jakarta sudah melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. “Kami tidak mungkin melarang mereka datang. Makanya, orang Jakarta boleh ke Bogor. Asalkan, patuhi protokol kesehatan,” seru Bima.
Dalam rangka itu, Pemkot Bogor membentuk Tim Elang yang terdiri atas kalangan pemuda, karang taruna, yang disupervisi oleh TNI/Polri dan Satpol PP. Tim tersebut bertugas berkeliling melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran protokol kesehatan di restoran, hotel.
Bima menyatakan tim tersebut bekerja setiap hari, terutama dioptimalkan pada akhir pekan. “Kalau melanggar pasti akan ditindak. Kalau sudah keterlaluan, bisa diberi sanksi atau denda, ditutup atau disegel,” ujarnya.
Langkah lainnya yang dilakukan adalah uji masif. Kini, akumulasi tes PCR yang sudah dilakukan mencapai 15.112 tes dengan total penduduk yang diuji sebanyak 11.946 orang.
Bima menambahkan, upaya edukasi penanganan Covid-19 juga dioptimalkan dengan membentuk Tim Merpati yang bertugas keliling menyosialisasikan kepada publik. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan, tokoh agama, dan relawan. (Lihat videonya: Warga Wuhan Mulai Beraktivitas Normal Kembali)
Pihaknya juga berupaya untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan aman dalam penanganan kasus Covid-19. Sejauh ini okupansi tempat tidur relatif aman mencapai 53%.
“Khusus orang tanpa gejala (OTG) mulai minggu ini tidak akan dikirim ke rumah sakit, tapi di tempat nonlayanan kesehatan. Kami bekerja sama BNN di Lido, Sukabumi, dan sudah disiapkan juga satu hotel yang digunakan untuk OTG,” jaminnya. (Faorick Pakpahan)
(ysw)
Explore More