Terungkap! Duit Triliunan Jadi Alasan Airlangga Keukeuh Pilkada Tetap Digelar
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 21:38 WIB
Simulasi Pilkada. Foto/Dok SINDOphoto/Yulianto
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah tetap akan menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi. Pasalnya, dari penyelenggaraan pesta demokrasi itu terdapat perputaran uang yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah.
"Pemerintah mendorong untuk Pilkada, diharapkan ada sirkulasi dana baik dari calon yang mengikuti Pilkada maupun dana dari KPU dan Bawaslu. Jumlahnya Rp25 triliun hingga Rp26 triliun," kata Airlangga dalam video conference yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenko Perekonomian, Jumat (2/10/2020). (Baca juga: Ini Rasio Penularan COVID-19 Daerah Peserta Pilkada dan Non-Pilkada )
Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan Pilkada pun dapat menyerap tenaga kerja yang mana kini tingkat pengganguran mengalami peningkatan. "Untuk biaya penyelenggaraan Rp19 trilun menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang dilibatkan untuk penyelenggaraan," ujarnya. (Baca juga: Katanya, RUU Cipta Kerja Bisa Perluas Lapangan Kerja )
Dia pun mengaku akan terus mengampanyekan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19. "Namun yang berkaitan langsung adalah kedisiplinan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah terus dorong operasi yustisi agar disiplin masyarakat bisa dijaga dan kampanye 3M," ujarnya.
"Pemerintah mendorong untuk Pilkada, diharapkan ada sirkulasi dana baik dari calon yang mengikuti Pilkada maupun dana dari KPU dan Bawaslu. Jumlahnya Rp25 triliun hingga Rp26 triliun," kata Airlangga dalam video conference yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenko Perekonomian, Jumat (2/10/2020). (Baca juga: Ini Rasio Penularan COVID-19 Daerah Peserta Pilkada dan Non-Pilkada )
Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan Pilkada pun dapat menyerap tenaga kerja yang mana kini tingkat pengganguran mengalami peningkatan. "Untuk biaya penyelenggaraan Rp19 trilun menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang dilibatkan untuk penyelenggaraan," ujarnya. (Baca juga: Katanya, RUU Cipta Kerja Bisa Perluas Lapangan Kerja )
Dia pun mengaku akan terus mengampanyekan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19. "Namun yang berkaitan langsung adalah kedisiplinan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah terus dorong operasi yustisi agar disiplin masyarakat bisa dijaga dan kampanye 3M," ujarnya.
(ind)
tulis komentar anda