Draf Omnibus Law Cipta Kerja Simpang Siur Soal Jumlah Halaman, Kepala Daerah Bingung
Selasa, 13 Oktober 2020 - 16:16 WIB
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mempertanyakan, keaslian draf Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah akan segera diterbitkan. Foto/Dok
JAKARTA - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mempertanyakan, keaslian draf Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah akan segera diterbitkan. Pasalnya, para kepala daerah mengaku bingung karena banyak kabar yang berbeda terkait jumlah halaman dalam draf UU tersebut.
"Para Bupati membaca, draf yang benar yang mana? ada versi 1035 halaman, hari ini katanya draf finalnya ada 812 halaman. Kami mohon diberikan informasi yang sesungguhnya yang benar draf ini yang berapa halaman," katanya dalam diskusi virtual bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Selasa (13/10/2020).
(Baca Juga: Turunan UU Cipta Kerja Dikebut, Bahlil: Kalau Bisa Satu, Kenapa Tiga Bulan )
Meski begitu, lanjut Anas, pihaknya bukan mempermasalahkan halaman yang ada. Namun, para kepala daerah perlu penjelasan terkait kewenangan-kewenangan daerah. Sebab, informasi yang beredar bahwa akan dilakukan sentralisasi kembali.
"Para Bupati membaca, draf yang benar yang mana? ada versi 1035 halaman, hari ini katanya draf finalnya ada 812 halaman. Kami mohon diberikan informasi yang sesungguhnya yang benar draf ini yang berapa halaman," katanya dalam diskusi virtual bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Selasa (13/10/2020).
(Baca Juga: Turunan UU Cipta Kerja Dikebut, Bahlil: Kalau Bisa Satu, Kenapa Tiga Bulan )
Meski begitu, lanjut Anas, pihaknya bukan mempermasalahkan halaman yang ada. Namun, para kepala daerah perlu penjelasan terkait kewenangan-kewenangan daerah. Sebab, informasi yang beredar bahwa akan dilakukan sentralisasi kembali.
Lihat Juga :