Airlangga Sebut Proses Vaksinasi Akan Memakan Waktu
Kamis, 22 Oktober 2020 - 15:10 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa vaksin Covid-19 yang diadakan melalui jalur kerja sama internasional telah melalui uji klinis tahap III dan juga riset unggul.
"Nanti di akhir tahun ada tiga juta vaksin jadi. Diharapkan ada sertifikasi yang diperlukan, yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ," ujar Airlangga dalam video virtual di Jakarta, Kamis(22/10/2020). ( Baca juga:Izin Ruwet Investasi Macet, Disapu Pakai Omnibus Law )
Dia mengatakan, BPOM sudah mengirimkan timnya ke pabrik Sinovac. Kemudian, yang berikutnya juga ada sebagian vaksin yang diproduksi di Biofarma. "Tentu cara pembuatan obat yang baik juga harus disertifikasi. Kemudian juga akan ada hasil clinical trial III di Bandung," ucap Airlangga.
Airlangga melanjutkan, kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi, baru sertifikasi bisa dikeluarkan. "Kalau sertifikasi dikeluarkan baru bisa dimulai persiapan untuk vaksinasi. Jadi itu memang akan memakan waktu," tambahnya.
Hal pertama yang ditekankan pemerintah tentu kehati-hatian, karena ini tentu melibatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek-efek samping yang diakibatkan oleh vaksinasi.
"Seluruhnya ini akses disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan perpres (peraturan presiden) terkait dengan pembelian vaksin, dan sekarang sedang disiapkan permenkes (peraturan menkes)," imbuhnya. ( Baca juga:Hati-hati Pilih Skincare, Perhatikan Kehalalan dan Terdaftar di BPOM )
Metode pembelian vaksin ini perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, kemudian juga bisa mengakses kepada kelompok-kelompok tertentu yang diprioritaskan untuk mendapatkannya di akhir tahun ini.
"Kemudian perencanaan, masterplan, roadmap sampai tahun 2021-2022 juga sedang kami siapkan," tukas Airlangga.
"Nanti di akhir tahun ada tiga juta vaksin jadi. Diharapkan ada sertifikasi yang diperlukan, yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ," ujar Airlangga dalam video virtual di Jakarta, Kamis(22/10/2020). ( Baca juga:Izin Ruwet Investasi Macet, Disapu Pakai Omnibus Law )
Dia mengatakan, BPOM sudah mengirimkan timnya ke pabrik Sinovac. Kemudian, yang berikutnya juga ada sebagian vaksin yang diproduksi di Biofarma. "Tentu cara pembuatan obat yang baik juga harus disertifikasi. Kemudian juga akan ada hasil clinical trial III di Bandung," ucap Airlangga.
Airlangga melanjutkan, kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi, baru sertifikasi bisa dikeluarkan. "Kalau sertifikasi dikeluarkan baru bisa dimulai persiapan untuk vaksinasi. Jadi itu memang akan memakan waktu," tambahnya.
Hal pertama yang ditekankan pemerintah tentu kehati-hatian, karena ini tentu melibatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek-efek samping yang diakibatkan oleh vaksinasi.
"Seluruhnya ini akses disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan perpres (peraturan presiden) terkait dengan pembelian vaksin, dan sekarang sedang disiapkan permenkes (peraturan menkes)," imbuhnya. ( Baca juga:Hati-hati Pilih Skincare, Perhatikan Kehalalan dan Terdaftar di BPOM )
Metode pembelian vaksin ini perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, kemudian juga bisa mengakses kepada kelompok-kelompok tertentu yang diprioritaskan untuk mendapatkannya di akhir tahun ini.
"Kemudian perencanaan, masterplan, roadmap sampai tahun 2021-2022 juga sedang kami siapkan," tukas Airlangga.
(uka)
tulis komentar anda