Dirjen EBTKE Paparkan Program Percepatan Pengembangan EBT di Komisi VII DPR RI
Rabu, 18 November 2020 - 13:10 WIB
Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (16/11/2020).
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai program percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) agar target 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 tercapai.
Beberapa program yang akan dilakukan Pemerintah antara lain pengembangan pembangkit listrik EBT dan Bahan Bakar Nabati (BBN), pengembangan panas bumi melalui government drilling, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, program PLTS Atap, dan program cofiring biomassa pada PLTU. Berbagai program ini dipaparkan oleh Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (16/11/2020).
“Untuk akselerasi EBT yang kami pikirkan sekarang adalah dampak dari Covid dimana konsumsi energi terjadi kontraksi. Untuk programnya yang pertama adalah subsitusi misalkan cofiring PLTU batubara dicampur dengan sampah. Kemudian yang kedua pemanfaatan BBN dicampur dengan biodiesel, kemudian strategi yang ketiga adalah konfersi dari PLTD jumlahnya sekitar 2GW nanti akan dikonversi menjadi pembangkit EBT,” tutur Dadan.
Menurutnya dibutuhkan peningkatan target pemanfaatan EBT sekitar 10-11% setiap tahunnya agar dapat tercapai 23% pada tahun 2025, dengan beberapa asumsi khususnya peningkatan pengembangan PLTS karena proyeknya cukup banyak dikembangkan oleh stakeholder untuk pemanfaatan sendiri.
“Sekarang kami sedang menyiapkan Perpres dari harga pembangkit EBT, kami akan dorong pengembangan pusat ekonomi baru, baik melalui PLTS ataupun panas bumi, kemudian PLTS skala besar dan cofiring,” imbuhnya.
Selain itu, sesuai dengan persetujuan dari Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran pada Badan Geologi untuk peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, dengan tambahan target sebesar 1446 MW pada tahun 2035.
Beberapa program yang akan dilakukan Pemerintah antara lain pengembangan pembangkit listrik EBT dan Bahan Bakar Nabati (BBN), pengembangan panas bumi melalui government drilling, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, program PLTS Atap, dan program cofiring biomassa pada PLTU. Berbagai program ini dipaparkan oleh Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (16/11/2020).
“Untuk akselerasi EBT yang kami pikirkan sekarang adalah dampak dari Covid dimana konsumsi energi terjadi kontraksi. Untuk programnya yang pertama adalah subsitusi misalkan cofiring PLTU batubara dicampur dengan sampah. Kemudian yang kedua pemanfaatan BBN dicampur dengan biodiesel, kemudian strategi yang ketiga adalah konfersi dari PLTD jumlahnya sekitar 2GW nanti akan dikonversi menjadi pembangkit EBT,” tutur Dadan.
Menurutnya dibutuhkan peningkatan target pemanfaatan EBT sekitar 10-11% setiap tahunnya agar dapat tercapai 23% pada tahun 2025, dengan beberapa asumsi khususnya peningkatan pengembangan PLTS karena proyeknya cukup banyak dikembangkan oleh stakeholder untuk pemanfaatan sendiri.
“Sekarang kami sedang menyiapkan Perpres dari harga pembangkit EBT, kami akan dorong pengembangan pusat ekonomi baru, baik melalui PLTS ataupun panas bumi, kemudian PLTS skala besar dan cofiring,” imbuhnya.
Selain itu, sesuai dengan persetujuan dari Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran pada Badan Geologi untuk peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, dengan tambahan target sebesar 1446 MW pada tahun 2035.
Lihat Juga :