Menteri BUMN Sebut Vaksin Covid-19 Datang di Desember, Vaksinasi Tetap di 2021
Sabtu, 21 November 2020 - 09:49 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Ist
JAKARTA - Pemerintah mencatat vaksin Covid-19 akan didatangkan pada akhir November atau Awal Desember 2020. Vaksin yang didatangkan tersebut adalah vaksin yang sudah diproduksi dan masih berupa bahan baku.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pemerintah optimistis bahwa vaksin Covid-19 akan didatangkan pada tahun ini. Meski demikian, pemerintah tidak serta merta langsung melakukan proses penyuntikan atau vaksinasi.
Vaksinasi dilakukan usai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin dan prosedurnya. Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan waktu satu bulan untuk memastikan keamanan vaksin dalam prinsip kehati-hatian. Maka, vaksin diproyeksikan pemerintah akan didistribusikan pada 2021 mendatang.
( )
"Konteksnya gini, datang (vaksin) sama disuntik itu beda lho. Kalau datang, saya optimis di akhir November atau awal Desember (2020), tetapi itu bukan divaksin. Datang dulu barangnya karena ada dua macam vaksin, ada yang jadi dan ada yang berupa bahan baku yang perlu diproduksi dan perlu waktu satu bulan. Bersama dengan itu, proses BPOM harus dilalui dan juga standar WHO," ujar Erick dalam acara Indonesia Townhall, Jumat malam, dikutip Sabtu (21/11/2020).
Pemerintah, kata dia, belum memberikan waktu yang tepat untuk dilakukannya distribusi dan penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Namun, pemerintah berupaya agar proses itu secepatnya dilakukan.
( )
Erick menyebut, pemerintah hadir untuk rakyat. Apalagi dalam catatannya, saat ini setiap hari ada korban kematian akibat infeksi Covid-19. Karena itu, vaksin menjadi salah satu program Indonesia sehat. Tapi, dia menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil langkah menghalalkan segala cara untuk menekan angka korban tersebut.
"Presiden (Jokowi) sudah bicara beberapa kali menyatakan bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini pasti sesuai dengan standar WHO, uji klinisnya dilalui, harus ada kehati-hatian. Nah tapi kan begini, tentu kita sebagai bangsa kalau itu lebih cepat kan lebih baik, bukan berarti menghalalkan segala cara," katanya.
Dia menambahkan, vaksinasi ini merupakan program untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat. "Dengan vaksin ini kita harapkan menekan jumlah kematian, kita harapkan juga menekan yang sakit. Kita juga selalu bilang bukan berarti setelah divaksin protokol kesehatan Covid-19 dilanggar. Ini konteksnya harus dilihat secara menyeluruh dan bukan parsial," tambahnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pemerintah optimistis bahwa vaksin Covid-19 akan didatangkan pada tahun ini. Meski demikian, pemerintah tidak serta merta langsung melakukan proses penyuntikan atau vaksinasi.
Vaksinasi dilakukan usai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin dan prosedurnya. Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan waktu satu bulan untuk memastikan keamanan vaksin dalam prinsip kehati-hatian. Maka, vaksin diproyeksikan pemerintah akan didistribusikan pada 2021 mendatang.
( )
"Konteksnya gini, datang (vaksin) sama disuntik itu beda lho. Kalau datang, saya optimis di akhir November atau awal Desember (2020), tetapi itu bukan divaksin. Datang dulu barangnya karena ada dua macam vaksin, ada yang jadi dan ada yang berupa bahan baku yang perlu diproduksi dan perlu waktu satu bulan. Bersama dengan itu, proses BPOM harus dilalui dan juga standar WHO," ujar Erick dalam acara Indonesia Townhall, Jumat malam, dikutip Sabtu (21/11/2020).
Pemerintah, kata dia, belum memberikan waktu yang tepat untuk dilakukannya distribusi dan penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Namun, pemerintah berupaya agar proses itu secepatnya dilakukan.
( )
Erick menyebut, pemerintah hadir untuk rakyat. Apalagi dalam catatannya, saat ini setiap hari ada korban kematian akibat infeksi Covid-19. Karena itu, vaksin menjadi salah satu program Indonesia sehat. Tapi, dia menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil langkah menghalalkan segala cara untuk menekan angka korban tersebut.
"Presiden (Jokowi) sudah bicara beberapa kali menyatakan bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini pasti sesuai dengan standar WHO, uji klinisnya dilalui, harus ada kehati-hatian. Nah tapi kan begini, tentu kita sebagai bangsa kalau itu lebih cepat kan lebih baik, bukan berarti menghalalkan segala cara," katanya.
Dia menambahkan, vaksinasi ini merupakan program untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat. "Dengan vaksin ini kita harapkan menekan jumlah kematian, kita harapkan juga menekan yang sakit. Kita juga selalu bilang bukan berarti setelah divaksin protokol kesehatan Covid-19 dilanggar. Ini konteksnya harus dilihat secara menyeluruh dan bukan parsial," tambahnya.
(ind)
tulis komentar anda