Menteri Basuki Ajak Pelaku Konstruksi Bangkit dan Pulihkan Ekonomi
Rabu, 25 November 2020 - 13:03 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) dan Konstruksi Indonesia 2020. Foto/Ist
JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, belanja pemerintah melalui pembangunan infrastruktur merupakan salah satu andalan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua tujuan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) .
Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak para pelaku konstruksi untuk kembali bangkit menggerakkan industri jasa konstruksi. "Untuk itu pada TA 2021, kami sudah melakukan lelang dini sebanyak 1.900 paket dari indikasi total 4.900 paket," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11/2020).
(Baca Juga: Genjot Bisnis Konstruksi, Menteri Basuki Gelar 'Indonesia Infrastructure Week 2020')
Sebelumnya, saat membuka acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) dan Konstruksi Indonesia 2020 di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (24/11) lalu, Basuki menjelaskan bahwa lelang dini tersebut telah dilaksanakan sejak sebulan lalu dan kini sudah masuk proses evaluasi. Dia berharap pada Januari 2021 sudah bisa ditandatangani kontrak setidaknya 30%, dari seluruh total rencana paket di Kementerian PUPR.
Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak para pelaku konstruksi untuk kembali bangkit menggerakkan industri jasa konstruksi. "Untuk itu pada TA 2021, kami sudah melakukan lelang dini sebanyak 1.900 paket dari indikasi total 4.900 paket," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11/2020).
(Baca Juga: Genjot Bisnis Konstruksi, Menteri Basuki Gelar 'Indonesia Infrastructure Week 2020')
Sebelumnya, saat membuka acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) dan Konstruksi Indonesia 2020 di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (24/11) lalu, Basuki menjelaskan bahwa lelang dini tersebut telah dilaksanakan sejak sebulan lalu dan kini sudah masuk proses evaluasi. Dia berharap pada Januari 2021 sudah bisa ditandatangani kontrak setidaknya 30%, dari seluruh total rencana paket di Kementerian PUPR.
Lihat Juga :