Pantang Menyerah, Kemenkeu Kejar Terus Utang Lapindo
Jum'at, 04 Desember 2020 - 11:22 WIB
JAKARTA - Pemerintah terus mengejar utang PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya yang sampai saat ini hanya menawarkan aset ke pemerintah untuk membayarkan. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan jika aset yang ditawarkan Lapindo tidak cukup maka akan tetap menagih pembayaran uang tunai.
"Kalau nggak cukup asetnya kita minta pembayaran tunai dan mengadopsi pertama untuk kami yaitu kita melihat opsi lainnya yang mereka kita pakai" kata Isa dalam video virtual, Jumat (4/12/2020).
Menurut dia pembayaran aset ini masih akan dilihat apakah cukup membayar utangnya. Pemerintah pun sudah menerima tawaran lapindo dalam pembayaran utanganya menggunakan aset yang dimiliki perusahaan.
"Lapindo brantas mau nyerahin asetnya. Kita jajaki di mana aset mana yang mana wilayah terdampak kita lihat dan evakuasi kalau aset nilainya cukup kita ambil. Udah ada kemajauan kalau udah ada kesimpulannya kita khusus kasih tauin Intinya adalah kita mau progresnya," katanya.
Dia mengatakan saat ini Kementerian Keuangan berkonsultasi dengan Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) lalu Kejaksaan Agung dalam pembayaran utang Lapindo. "Kita sekarang ada kemajuan internal, di lingkungan pemerintah, tapi karena sifatnya internal, kita konsultasi dengan kejagung, kemarin juga ke BPK," tandasnya.
"Kalau nggak cukup asetnya kita minta pembayaran tunai dan mengadopsi pertama untuk kami yaitu kita melihat opsi lainnya yang mereka kita pakai" kata Isa dalam video virtual, Jumat (4/12/2020).
Menurut dia pembayaran aset ini masih akan dilihat apakah cukup membayar utangnya. Pemerintah pun sudah menerima tawaran lapindo dalam pembayaran utanganya menggunakan aset yang dimiliki perusahaan.
"Lapindo brantas mau nyerahin asetnya. Kita jajaki di mana aset mana yang mana wilayah terdampak kita lihat dan evakuasi kalau aset nilainya cukup kita ambil. Udah ada kemajauan kalau udah ada kesimpulannya kita khusus kasih tauin Intinya adalah kita mau progresnya," katanya.
Dia mengatakan saat ini Kementerian Keuangan berkonsultasi dengan Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) lalu Kejaksaan Agung dalam pembayaran utang Lapindo. "Kita sekarang ada kemajuan internal, di lingkungan pemerintah, tapi karena sifatnya internal, kita konsultasi dengan kejagung, kemarin juga ke BPK," tandasnya.
(nng)
tulis komentar anda