Tito Karnavian Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Konspirasi Kepala Daerah dan BPD
Selasa, 08 Desember 2020 - 22:45 WIB
Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, BPD harus memiliki integritas, tidak ada konspirasi antara kepala daerah dengan direksi. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian mengharapkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya secara efektif, efisien. Namun terang dia yang perlu diingat yakni tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
(Baca Juga: BPD Harus Berani Cegah Intervensi Luar, Perkuat Juga Anti Pencucian Uang )
Dia juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) selaku Pemegang Saham BPD dalam melaksanakan pemilihan pengurus BPD agar mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta memperhatikan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi para calon pengurus.
"Upaya penguatan BPD sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito di Jakarta, Selasa (8/12/2020)
Dia juga menegaskan, BPD harus memiliki integritas, tidak ada konspirasi antara kepala daerah dengan direksi. Menurutnya apabila kepala daerah menggunakan kekuasaan untuk mengatur kebijakan direksi, maka dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme BPD itu sendiri.
“Tolong para Kepala Daerah biarkan direksinya untuk profesional yang bisa mengembangkan dan evaluasi, tapi tidak ada untuk kepentingan pribadi sebagai pengawas, dan kemudian direksi juga harus berani untuk menyampaikan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas,” tegas Mendagri.
(Baca Juga: Tito Karnavian Menaruh Harapan Besar ke Bank Pembangunan Daerah )
Dirinya pun berharap profesionalisme ini harus dikelola dengan visi, agar jangan sampai kalah dengan bank-bank lain yang cepat beradaptasi terhadap market, terutama di era digitalisasi saat ini. Sementara itu Kemendagri akan melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi BPD yang dinilai kurang sehat untuk mencarikan solusi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Mohon bantuan pengawasan dari Ketua KPK dan Ketua PPATK agar terjadi iklim BPD yang sehat, sehingga sekali lagi bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing agar lebih mandiri, dan yang kedua kita harapkan juga bisa untung, karena bisa untung bisa menjadi masukan menambah APBD daerah masing-masing,” ungkap dia.
(Baca Juga: BPD Harus Berani Cegah Intervensi Luar, Perkuat Juga Anti Pencucian Uang )
Dia juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) selaku Pemegang Saham BPD dalam melaksanakan pemilihan pengurus BPD agar mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta memperhatikan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi para calon pengurus.
"Upaya penguatan BPD sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito di Jakarta, Selasa (8/12/2020)
Dia juga menegaskan, BPD harus memiliki integritas, tidak ada konspirasi antara kepala daerah dengan direksi. Menurutnya apabila kepala daerah menggunakan kekuasaan untuk mengatur kebijakan direksi, maka dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme BPD itu sendiri.
“Tolong para Kepala Daerah biarkan direksinya untuk profesional yang bisa mengembangkan dan evaluasi, tapi tidak ada untuk kepentingan pribadi sebagai pengawas, dan kemudian direksi juga harus berani untuk menyampaikan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas,” tegas Mendagri.
(Baca Juga: Tito Karnavian Menaruh Harapan Besar ke Bank Pembangunan Daerah )
Dirinya pun berharap profesionalisme ini harus dikelola dengan visi, agar jangan sampai kalah dengan bank-bank lain yang cepat beradaptasi terhadap market, terutama di era digitalisasi saat ini. Sementara itu Kemendagri akan melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi BPD yang dinilai kurang sehat untuk mencarikan solusi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Mohon bantuan pengawasan dari Ketua KPK dan Ketua PPATK agar terjadi iklim BPD yang sehat, sehingga sekali lagi bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing agar lebih mandiri, dan yang kedua kita harapkan juga bisa untung, karena bisa untung bisa menjadi masukan menambah APBD daerah masing-masing,” ungkap dia.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda