Teten Ungkap Skema Pemulihan Ekonomi KUMKM Terdampak Covid-19
Kamis, 14 Mei 2020 - 09:21 WIB
Pelaku usaha sablon terimbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pesanan bahkan pembatalan pemesanan. Foto/Dok SINDOphoto/Yorri Farli
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah mempunyai skema dalam upaya penyelamatan Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (KUMKM) di tengah Covid-19 maupun setelahnya.
Teten menyebutkan ada lima skema untuk perlindungan dan pemulihan KUMKM di tengah pandemi Covid-19. Pertama, pelaku KUMKM miskin dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos.
"Kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Di mana tarif PPH final nol persen selama enam bulan periode April-September 2020,” kata Teten, Kamis (14/5/2020).
Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi KUMKM . "Penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda. Termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar, LPDB KUMKM, dan lainnya,” terangnya.
Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM. Ada 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan. Terakhir, kementerian, BUMN, dan pemda sebagai penyangga produk KUMKM terutama bagi para pelaku KUMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga.
Menurut Teten, ada dua langkah penanganan dampak ekonomi KUMKM, yakni di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19. Di masa pandemi, tertuang dalam lima skema tadi. "Ditambah dengan e-Learning melalui edukukm.id dan pelatihan melalui webinar oleh Smesco," ucapnya. (Baca Juga : UMKM Disarankan Fokus ke Kebutuhan Konsumen Saat Pandemi )
Teten menyebutkan ada lima skema untuk perlindungan dan pemulihan KUMKM di tengah pandemi Covid-19. Pertama, pelaku KUMKM miskin dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos.
"Kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Di mana tarif PPH final nol persen selama enam bulan periode April-September 2020,” kata Teten, Kamis (14/5/2020).
Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi KUMKM . "Penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda. Termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar, LPDB KUMKM, dan lainnya,” terangnya.
Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM. Ada 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan. Terakhir, kementerian, BUMN, dan pemda sebagai penyangga produk KUMKM terutama bagi para pelaku KUMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga.
Menurut Teten, ada dua langkah penanganan dampak ekonomi KUMKM, yakni di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19. Di masa pandemi, tertuang dalam lima skema tadi. "Ditambah dengan e-Learning melalui edukukm.id dan pelatihan melalui webinar oleh Smesco," ucapnya. (Baca Juga : UMKM Disarankan Fokus ke Kebutuhan Konsumen Saat Pandemi )
Lihat Juga :