Bahlil Lantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Baru BKPM, Nih Daftarnya
Jum'at, 08 Januari 2021 - 10:54 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik, 13 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKPM di kantor BKPM, ini daftarnya. Foto/Dok
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik, 13 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKPM di kantor BKPM , Jakarta. Pelantikan dilakukan secara khidmat dan dihadiri secara terbatas oleh pejabat BKPM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kepala BKPM menyampaikan, ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ini merupakan pelantikan eselon II terbanyak di BKPM. Bahlil menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik ini merupakan hasil dari penilaian seleksi yang cukup panjang oleh panitia.
“Kita melakukan proses panjang. Alhamdulillah yang dilantik ini adalah hasil dari penilaian panjang. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang dilantik. Baik dari internal yang selama ini sukses berkarya di BKPM, maupun eksternal. Selamat datang ke BKPM dan menyesuaikan dengan baik,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Jumat (8/1/2021).
(Baca Juga: BKPM: Pasca UU Cipta Kerja, Tren Pasokan Ikan di KEK Bitung Membaik )
Bahlil menekankan perlunya koordinasi yang baik antarkedeputian, sehingga terwujud sistem kerja institusi yang komprehensif. Selain itu, perlunya kerja sama dan kolaborasi, serta mengacu pada aturan hukum dan mekanisme yang ada.
“Jangan buat gerakan tambahan sendiri. Hindari mengutamakan kepentinagn pribadi dan kelompok. Patuhi aturan. Jangan korupsi. Karena BKPM ini kerjanya mengurus pengusaha. Kalau mengurus pengusaha, ada ruang-ruang hampa yang penuh dengan makhluk yang tidak bisa di lihat tapi dapat rasa. Disini menguji integritas kita,” tegas Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM menyampaikan perspektif kerja tahun 2021 BKPM, yaitu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terkait pelayanan perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS), serta kegiatan promosi investasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nya.
Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi prioritas di tahun ini, yaitu pengurusan izin investasi bagi pengusaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan skala besar, menjadi bagian dari tanggung jawab BKPM.
(Baca Juga: BKPM Dorong Investasi Inklusif: Usaha Besar Gandeng UMKM )
Kepala BKPM menyampaikan, ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ini merupakan pelantikan eselon II terbanyak di BKPM. Bahlil menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik ini merupakan hasil dari penilaian seleksi yang cukup panjang oleh panitia.
“Kita melakukan proses panjang. Alhamdulillah yang dilantik ini adalah hasil dari penilaian panjang. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang dilantik. Baik dari internal yang selama ini sukses berkarya di BKPM, maupun eksternal. Selamat datang ke BKPM dan menyesuaikan dengan baik,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Jumat (8/1/2021).
(Baca Juga: BKPM: Pasca UU Cipta Kerja, Tren Pasokan Ikan di KEK Bitung Membaik )
Bahlil menekankan perlunya koordinasi yang baik antarkedeputian, sehingga terwujud sistem kerja institusi yang komprehensif. Selain itu, perlunya kerja sama dan kolaborasi, serta mengacu pada aturan hukum dan mekanisme yang ada.
“Jangan buat gerakan tambahan sendiri. Hindari mengutamakan kepentinagn pribadi dan kelompok. Patuhi aturan. Jangan korupsi. Karena BKPM ini kerjanya mengurus pengusaha. Kalau mengurus pengusaha, ada ruang-ruang hampa yang penuh dengan makhluk yang tidak bisa di lihat tapi dapat rasa. Disini menguji integritas kita,” tegas Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM menyampaikan perspektif kerja tahun 2021 BKPM, yaitu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terkait pelayanan perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS), serta kegiatan promosi investasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nya.
Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi prioritas di tahun ini, yaitu pengurusan izin investasi bagi pengusaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan skala besar, menjadi bagian dari tanggung jawab BKPM.
(Baca Juga: BKPM Dorong Investasi Inklusif: Usaha Besar Gandeng UMKM )
Lihat Juga :
tulis komentar anda