Lelang Proyek Infrastruktur Dikebut, Menteri Basuki: Jangan Ceroboh!

Selasa, 12 Januari 2021 - 14:50 WIB
Ditambahkan Menteri Basuki, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi yang bertugas melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR.

"Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) PBJ. Sekali lagi agar kerja lebih cepat dan lebih tertib, jangan bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara," tegasnya.

Menteri Basuki mengingatkan untuk efisiensi proses lelang, jangan sampai ada paket pekerjaan yang dilelang ulang hingga lebih dari dua kali, terutama untuk paket pekerjaan seperti perawatan jalan yang membutuhkan penanganan cepat agar biaya tidak semakin membesar.

"Terutama pada musim hujan, yang rentan ada kerusakan jalan. Semakin lama penanganannya, maka biayanya juga akan bertambah," tuturnya.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam laporannya mengatakan, telah dilaksanakan proses tender/seleksi dini yang dimulai sejak bulan Oktober 2020, yaitu sebanyak 3.175 paket senilai Rp38,6 triliun. “Sampai dengan tanggal 15 Januari 2021, terdapat 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun yang akan selesai ditenderkan, dengan rincian sebanyak 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan telah terkontrak pada bulan Desember 2020,” kata Trisasongko.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!