Pembangunan Smelter Freeport Tertunda Gara-gara Corona
Jum'at, 15 Mei 2020 - 13:10 WIB
Holding BUMN pertambangan milik negara, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID meminta penangguhan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia kepada pemerintah. Foto/Dok
JAKARTA - Holding BUMN pertambangan milik negara, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID meminta penangguhan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia kepada pemerintah. Permohonan penjadwalan ulang pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur tersebut akibat terdampak pandemi Covid-19.
"Karena masalah Covid-19 ini kita sedang mengajukan penjadwalan ulang," ujar Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak saat konferensi pers virtual, di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Menurut dia penundaan pembangunan smelter tersbeut diakibatkan karena mobilitas kontraktor yang keluar masuk proyek menjadi terhambat akibat kebijakan pembatasan wilayah. Tidak hanya itu tujuan negara impor komponen smelter juga terhambat karena menerapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown).
Sebab itu, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan penjadwalan ulang pembangunan smelter di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Di sisi lain, pencairan pendanaan perbankan juga ditunda menyesuiakan dengan penjadwalan ulang pembangunan smelter.
Adapun pendanaan tersebut berasal dari pinjaman perbankan dengan nilai mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp38 triliun. "Itu nanti juga menyesuaikan, kalau mereka sudah mulai baru dilaksanakan," kata dia.
"Karena masalah Covid-19 ini kita sedang mengajukan penjadwalan ulang," ujar Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak saat konferensi pers virtual, di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Menurut dia penundaan pembangunan smelter tersbeut diakibatkan karena mobilitas kontraktor yang keluar masuk proyek menjadi terhambat akibat kebijakan pembatasan wilayah. Tidak hanya itu tujuan negara impor komponen smelter juga terhambat karena menerapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown).
Sebab itu, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan penjadwalan ulang pembangunan smelter di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Di sisi lain, pencairan pendanaan perbankan juga ditunda menyesuiakan dengan penjadwalan ulang pembangunan smelter.
Adapun pendanaan tersebut berasal dari pinjaman perbankan dengan nilai mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp38 triliun. "Itu nanti juga menyesuaikan, kalau mereka sudah mulai baru dilaksanakan," kata dia.
(akr)
tulis komentar anda