Holding BUMN untuk UMKM Dorong Efisiensi Pelayanan Usaha Mikro
Jum'at, 15 Januari 2021 - 17:18 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk sinergi atau holding BUMN untuk pembiayaan dan pemberdayaan ultra mikro serta UMKM , dinilai bisa menjadi jalan masuk mewujudkan efisiensi pelayanan bagi pelaku usaha segmen tersebut.
Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, efisiensi pelayanan UMKM bisa tercipta apabila holding BUMN berkomitmen meningkatkan jangkauan pembiayaan. Peningkatan jangkauan juga diperlukan untuk melayani UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan formal.
“Upaya holding tiga BUMN untuk pembiayaan UMKM saya memandang positif, karena harapannya akan ada integrasi data UMKM, efisiensi biaya untuk melayani UMKM yang jumlahnya 26 juta,” ujar Revindo di jakarta jumat.
Menurut Revindo, selama ini masih banyak UMKM yang mengalami masalah aksesibilitas pembiayaan. Problem ini kerap muncul karena faktor UMKM sendiri yang belum tertarik mengajukan pembiayaan ke lembaga formal karena merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup.
Selain itu, masih ada beberapa bank yang dalam menyalurkan pembiayaan masih mempertimbangkan keberadaan jaminan dari UMKM. Hal ini membuat semakin minim jumlah UMKM yang bisa mendapat pembiayaan. Menurut dia perlu dipastikan bahwa holding ini punya motivasi untuk meningkatkan outreach, yaitu menyasar mereka yang selama ini belum tersentuh pembiayaan.
"Kemudian perlu dimonitor betul dampak dari pembiayaan terhadap bisnis UKM. Di sini peran aplikasi UMKM naik kelas menjadi penting, yaitu memantau dan menyediakan data untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan pembiayaan akan berdampak pada UKM,” tuturnya.
Revindo juga mengusulkan agar pendampingan untuk UMKM supaya bisa naik kelas tidak semata diukur dari kenaikan omset pelaku usaha terkait. Alasannya, sepanjang 2021 diprediksi kondisi perekonomian belum akan kembali ke titik nomal seperti sebelum pandemi.
“Yang penting pada 2021 pemerintah menjaga agar UMKM seminimal mungkin memutuskan hubungan kerja karyawannya, mempersiapkan mindset pemilik atau pengurus, memperkuat sistem manajemen bisnis, dan mempercepat penetrasi internet ke daerah," sebut dia.
Untuk diketahui, data Podes (Potensi Desa) 2018 menunjukkan terdapat 21 ribu desa yang belum terkoneksi internet. Ini juga sangat menghambat upaya digitalisasi UMKM.
Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, efisiensi pelayanan UMKM bisa tercipta apabila holding BUMN berkomitmen meningkatkan jangkauan pembiayaan. Peningkatan jangkauan juga diperlukan untuk melayani UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan formal.
“Upaya holding tiga BUMN untuk pembiayaan UMKM saya memandang positif, karena harapannya akan ada integrasi data UMKM, efisiensi biaya untuk melayani UMKM yang jumlahnya 26 juta,” ujar Revindo di jakarta jumat.
Menurut Revindo, selama ini masih banyak UMKM yang mengalami masalah aksesibilitas pembiayaan. Problem ini kerap muncul karena faktor UMKM sendiri yang belum tertarik mengajukan pembiayaan ke lembaga formal karena merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup.
Selain itu, masih ada beberapa bank yang dalam menyalurkan pembiayaan masih mempertimbangkan keberadaan jaminan dari UMKM. Hal ini membuat semakin minim jumlah UMKM yang bisa mendapat pembiayaan. Menurut dia perlu dipastikan bahwa holding ini punya motivasi untuk meningkatkan outreach, yaitu menyasar mereka yang selama ini belum tersentuh pembiayaan.
"Kemudian perlu dimonitor betul dampak dari pembiayaan terhadap bisnis UKM. Di sini peran aplikasi UMKM naik kelas menjadi penting, yaitu memantau dan menyediakan data untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan pembiayaan akan berdampak pada UKM,” tuturnya.
Revindo juga mengusulkan agar pendampingan untuk UMKM supaya bisa naik kelas tidak semata diukur dari kenaikan omset pelaku usaha terkait. Alasannya, sepanjang 2021 diprediksi kondisi perekonomian belum akan kembali ke titik nomal seperti sebelum pandemi.
“Yang penting pada 2021 pemerintah menjaga agar UMKM seminimal mungkin memutuskan hubungan kerja karyawannya, mempersiapkan mindset pemilik atau pengurus, memperkuat sistem manajemen bisnis, dan mempercepat penetrasi internet ke daerah," sebut dia.
Untuk diketahui, data Podes (Potensi Desa) 2018 menunjukkan terdapat 21 ribu desa yang belum terkoneksi internet. Ini juga sangat menghambat upaya digitalisasi UMKM.
(nng)
tulis komentar anda