Penumpang Bandara Soetta Membludak, AP Dinilai Tidak Siap
Jum'at, 15 Mei 2020 - 16:55 WIB
Angkasa Pura II dinilai tidak siap mengantisipasi membludaknya penumpang di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Kamis 14 Mei 2020 kemarin. Foto/Dok
JAKARTA - Angkasa Pura II dinilai tidak siap mengantisipasi membludaknya penumpang di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Kamis 14 Mei 2020 kemarin. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, membludaknya penumpang di bandara Soetta jelas akibat ketidaksiapan Angkasa Pura dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pasca dibolehkannya penerbangan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Hal ini bisa jadi dipicu oleh lemahnya koordinasi antara maskapai, pihak bandara dan tim kesehatan," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2020).
Terlebih, lanjut dia, protokol kesehatan diabaikan. "Kami sebagai anggota Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini. Pun demikian dengan BUMN Transportasi ASDP, DAMRI, PPD, PT KAI untuk mengantisipasi hal serupa," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini menambahkan, banyaknya warga yang mengantongi surat tugas patut ditelusuri, jangan sampai hanya kamuflase sebagai siasat untuk mudik. "Persoalan tersebut ditambah dengan beredarnya jual beli surat sehat dari pihak tertentu, membuktikan bahwa ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan di balik persoalan ini," terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, membludaknya jumlah orang yang melakukan perjalanan berpotensi menjadi pemicu penyebaran covid-19. Karena itu, kata dia, kontrol kesehatan harus benar-benar dilakukan secara ketat tidak sekadar memenuhi syarat formalitas saja.
"Mengingat jumlah warga yang terpapar covid-19 terus bertambah, maka pelaksanaan PSBB bisa diperpanjang dan pengajuan PSBB bisa dipercepat prosesnya," pungkasnya.
"Hal ini bisa jadi dipicu oleh lemahnya koordinasi antara maskapai, pihak bandara dan tim kesehatan," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2020).
Terlebih, lanjut dia, protokol kesehatan diabaikan. "Kami sebagai anggota Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini. Pun demikian dengan BUMN Transportasi ASDP, DAMRI, PPD, PT KAI untuk mengantisipasi hal serupa," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini menambahkan, banyaknya warga yang mengantongi surat tugas patut ditelusuri, jangan sampai hanya kamuflase sebagai siasat untuk mudik. "Persoalan tersebut ditambah dengan beredarnya jual beli surat sehat dari pihak tertentu, membuktikan bahwa ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan di balik persoalan ini," terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, membludaknya jumlah orang yang melakukan perjalanan berpotensi menjadi pemicu penyebaran covid-19. Karena itu, kata dia, kontrol kesehatan harus benar-benar dilakukan secara ketat tidak sekadar memenuhi syarat formalitas saja.
"Mengingat jumlah warga yang terpapar covid-19 terus bertambah, maka pelaksanaan PSBB bisa diperpanjang dan pengajuan PSBB bisa dipercepat prosesnya," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda