Kementerian PUPR Sulap Kawasan Bungkutoko-Petoaha Jadi Destinasi Wisata Bahari
Minggu, 31 Januari 2021 - 22:01 WIB
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp39,6 miliar untuk menata kawasan Bungkutoko-Petoaha sebagai destinasi wisata bahari baru di Kendari. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NSUP) Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha yang berada di pesisir pantai akan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik sekaligus menjadi destinasi wisata bahari baru kebanggaan masyarakat Kota Kendari.
Adapun penataan kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha mencakup lahan seluas 31 hektare dengan anggaran APBN sebesar Rp39,6 miliar. Pelaksanaannya terbagi menjadi 2 yakni untuk Kawasan Bungkutoko dilakukan kontraktor PT Karya Syarnis Pratama senilai Rp23 miliar. Sedangkan penataan Kawasan Petoaha dilakukan kontraktor PT Indopenta Bumi Permai dengan anggaran sebesar Rp16,6 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan.
"Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/1/2021).
Untuk pekerjaannya sendiri dilakukan kegiatan berupa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan lingkungan sepanjang 245 meter, pembangunan Water Front City sepanjang 697,16 meter, drainase, dan jalan titian kramba sepanjang 320 meter. Selanjutnya juga dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R), duiker plat, tambatan perahu, 4 unit tempat duduk, dan jalan paving block.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, penataan Bungkutoko dan Petoaha bisa menjadi contoh penanganan kawasan kumuh lainnya di Kota Kendari. "Ini bisa menjadi contoh dan kita bisa lakukan replikasi dari contoh yang sudah kita lakukan di Bungkutoko dan Petoaha. Mudah-mudahan ini bisa diinisiasi sendiri oleh Kota Kendari," ungkapnya.
Serah terima pengelolaan dan pemanfaatan aset dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha telah dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara, Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Kota Kendari pada Rabu (20/1) lalu.
Selama masa Pandemi Covid-19, penataan kawasan kumuh Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pengalihan pola dari kontraktual menjadi PKT bertujuan untuk mendukung mitigasi dampak Pandemi Covid-19, utamanya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong daya beli masyarakat.
Secara nasional, Kementerian PUPR selama kurun waktu 2015-2019 telah melakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan seluas 32.222 hektare (ha). Pada tahun 2020, penanganan kawasan kumuh kembali diselesaikan seluas 1.686 ha, sehingga total kawasan yang ditangani hingga tahun 2020 menjadi 33.908 ha.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NSUP) Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha yang berada di pesisir pantai akan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik sekaligus menjadi destinasi wisata bahari baru kebanggaan masyarakat Kota Kendari.
Adapun penataan kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha mencakup lahan seluas 31 hektare dengan anggaran APBN sebesar Rp39,6 miliar. Pelaksanaannya terbagi menjadi 2 yakni untuk Kawasan Bungkutoko dilakukan kontraktor PT Karya Syarnis Pratama senilai Rp23 miliar. Sedangkan penataan Kawasan Petoaha dilakukan kontraktor PT Indopenta Bumi Permai dengan anggaran sebesar Rp16,6 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan.
"Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/1/2021).
Untuk pekerjaannya sendiri dilakukan kegiatan berupa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan lingkungan sepanjang 245 meter, pembangunan Water Front City sepanjang 697,16 meter, drainase, dan jalan titian kramba sepanjang 320 meter. Selanjutnya juga dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R), duiker plat, tambatan perahu, 4 unit tempat duduk, dan jalan paving block.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, penataan Bungkutoko dan Petoaha bisa menjadi contoh penanganan kawasan kumuh lainnya di Kota Kendari. "Ini bisa menjadi contoh dan kita bisa lakukan replikasi dari contoh yang sudah kita lakukan di Bungkutoko dan Petoaha. Mudah-mudahan ini bisa diinisiasi sendiri oleh Kota Kendari," ungkapnya.
Baca Juga
Serah terima pengelolaan dan pemanfaatan aset dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha telah dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara, Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Kota Kendari pada Rabu (20/1) lalu.
Selama masa Pandemi Covid-19, penataan kawasan kumuh Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pengalihan pola dari kontraktual menjadi PKT bertujuan untuk mendukung mitigasi dampak Pandemi Covid-19, utamanya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong daya beli masyarakat.
Secara nasional, Kementerian PUPR selama kurun waktu 2015-2019 telah melakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan seluas 32.222 hektare (ha). Pada tahun 2020, penanganan kawasan kumuh kembali diselesaikan seluas 1.686 ha, sehingga total kawasan yang ditangani hingga tahun 2020 menjadi 33.908 ha.
(fai)
tulis komentar anda