Risiko Besar, Penerbitan Mata Uang Digital Butuh Persiapan Matang

“Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah,” tambah dia.

Sementara itu, penggunaan mata uang virtual dinilai rawan karena belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi. Misalnya digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuknya yang dapat merugikan masyarakat.

Baca juga: Harga Emas Terus Merosot, Bagaimana Tren ke Depan?

“Selain risiko yang diperoleh dari memiliki dan/atau memperjualbelikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan underlying asset yang mendasari nilainya, transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan risiko pengggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” jelas Josua.

Lanjut dia, pemanfaatan CBDC saat ini masih berupa tahap persiapan oleh Bank Indonesia (BI), di mana setelah adanya kesiapan infrastruktur, BI sudah siap mengimplementasi secara luas.