Tutup Saja BLK, Menaker Ida: Buat Apa Pelatihan Kalau Justru Menambah Pengangguran
Jum'at, 05 Maret 2021 - 21:04 WIB
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, jika Balai Latihan Kerja (BLK) hanya melahirkan pengangguran baru, maka lebih baik BLK tutup saja karena tidak ada gunanya. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengingatkan, pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat dan daerah agar dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya jika BLK hanya melahirkan pengangguran baru, maka lebih baik BLK tutup saja karena tidak ada gunanya.
Oleh karena itu, Kemnaker terus mendorong pengelola BLK, terutama BLK milik Pemerintah daerah agar pelatihan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha (DUDI) setempat, sehingga alumni pelatihan dapat langsung terserap ke pasar kerja.
"Kalau BLK ternyata akan melahirkan pengangguran baru, tidak usah bangun BLK Sofifi di Maluku Utara ini. Tutup saja BLK. Buat apa kalau pelatihan kita lakukan justru malah menambah pengangguran baru," kata Ida di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3/2021).
Ida mengatakan, Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi harapan bagi pembangunan wilayah Indonesia bagian Timur karena memiliki banyak sumber daya yang harus dikembangkan dan akan menarik investasi baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru.
"Ayo, kita kolaborasi, baik pemerintah dan swasta untuk siapkan SDM kompeten! SDM Maluku Utara harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini menjawab tantangan pengangguran kita yang semakin tinggi. Kita tidak bisa melakukan kerja biasa-biasa saja. Kita harus bisa menjawab kebutuhan, tantangan, dan dinamika ketenagakerjaan," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Ida juga mengajak seluruh pengelola BLK, termasuk BLK Ternate agar melakukan transformasi BLK. Transformasi dilakukan dengan berbagai cara mulai dari reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Selama ini Kemnaker telah menyusun sejumlah kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi. Di antaranya adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja.
Selain itu, dilakukan juga optimalisasi pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online (menggunakan metode blended training); serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Oleh karena itu, Kemnaker terus mendorong pengelola BLK, terutama BLK milik Pemerintah daerah agar pelatihan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha (DUDI) setempat, sehingga alumni pelatihan dapat langsung terserap ke pasar kerja.
"Kalau BLK ternyata akan melahirkan pengangguran baru, tidak usah bangun BLK Sofifi di Maluku Utara ini. Tutup saja BLK. Buat apa kalau pelatihan kita lakukan justru malah menambah pengangguran baru," kata Ida di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3/2021).
Ida mengatakan, Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi harapan bagi pembangunan wilayah Indonesia bagian Timur karena memiliki banyak sumber daya yang harus dikembangkan dan akan menarik investasi baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru.
"Ayo, kita kolaborasi, baik pemerintah dan swasta untuk siapkan SDM kompeten! SDM Maluku Utara harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini menjawab tantangan pengangguran kita yang semakin tinggi. Kita tidak bisa melakukan kerja biasa-biasa saja. Kita harus bisa menjawab kebutuhan, tantangan, dan dinamika ketenagakerjaan," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Ida juga mengajak seluruh pengelola BLK, termasuk BLK Ternate agar melakukan transformasi BLK. Transformasi dilakukan dengan berbagai cara mulai dari reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Selama ini Kemnaker telah menyusun sejumlah kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi. Di antaranya adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja.
Selain itu, dilakukan juga optimalisasi pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online (menggunakan metode blended training); serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
tulis komentar anda