KPPU Minta Jokowi Selesaikan Persoalan Status Kepegawaian Sekretariat Komisi
Kamis, 15 April 2021 - 22:20 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan permasalahan status kepegawaian di sekretariat komisi.
"Hal ini untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU ke depan. Khususnya, meningkatkan indeks persaingan usaha nasional dan efektifitas pengawasan pelaksanaan kemitraan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujar anggota KPPU, Afif Hasbullah, dalam keterangan pers, Kamis (15/4/2021). ( Baca juga:Jokowi Undang Arsitek hingga Ahli Lingkungan Hidup Masuk Badan Otorita Ibu Kota )
Hal ini disampaikan saat pimpinan KPPU memenuhi undangan Jokowi di Istana Negara pada Kamis sore tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar KPPU meningkatkan perannya dalam iklim persaingan usaha di Indonesia. Khususnya, terkait dengan peningkatan indeks daya saing nasional yang mengalami penurunan selama pandemi Covid-19.
Dalam forum bersama itu, komisi mengutarakan berbagai capaian yang dihasilkan selama tahun 2020. Terutama saat merealisasikan amanat undang-undang (UU) sekaligus mendukung program pemerintah dalam peningkatan iklim daya saing dan investasi nasional.
"Hal ini untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU ke depan. Khususnya, meningkatkan indeks persaingan usaha nasional dan efektifitas pengawasan pelaksanaan kemitraan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujar anggota KPPU, Afif Hasbullah, dalam keterangan pers, Kamis (15/4/2021). ( Baca juga:Jokowi Undang Arsitek hingga Ahli Lingkungan Hidup Masuk Badan Otorita Ibu Kota )
Hal ini disampaikan saat pimpinan KPPU memenuhi undangan Jokowi di Istana Negara pada Kamis sore tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar KPPU meningkatkan perannya dalam iklim persaingan usaha di Indonesia. Khususnya, terkait dengan peningkatan indeks daya saing nasional yang mengalami penurunan selama pandemi Covid-19.
Dalam forum bersama itu, komisi mengutarakan berbagai capaian yang dihasilkan selama tahun 2020. Terutama saat merealisasikan amanat undang-undang (UU) sekaligus mendukung program pemerintah dalam peningkatan iklim daya saing dan investasi nasional.
Lihat Juga :