Gara-Gara Tumpahan Minyak di Perairan Karawang, KKP Panggil Pertamina
Senin, 26 April 2021 - 15:15 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pasca-kebocoran pipa minyak yang berimbas pada kotornya perairan Karawang, Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP ) melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas tindak-lanjut penangangan.
Pertemuan dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb. Haeru Rahayu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat pada Senin (26/4/2021).
"Kami duduk bersama untuk mengentaskan persoalan di lapangan, dan bagaimana supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," ujar dia.
Baca juga: Maskapai Minta Insentif Parkir Pesawat, Ini Respons Kemenhub
Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menaruh perhatian serius pada kejadian tersebut sebab tumpahan minyak bila terus meluas bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan maupun pembudi daya di area terdampak.
Di samping itu, banyak surat masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan tindakan. Sebab tumpahan minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten juga pernah terjadi dua tahun silam.
Meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi, dia meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain hari. Kemudian pemulihan lingkungan pasca-kejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak juga dimintanya untuk segera diproses.
Untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, Haeru meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat. Agar upaya yang dilakukan tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.
"Libatkan semua pihak yang terkait, khusus untuk yang 2019 maupun yang saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya. Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir," ungkap dia.
Pertemuan dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb. Haeru Rahayu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat pada Senin (26/4/2021).
"Kami duduk bersama untuk mengentaskan persoalan di lapangan, dan bagaimana supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," ujar dia.
Baca juga: Maskapai Minta Insentif Parkir Pesawat, Ini Respons Kemenhub
Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menaruh perhatian serius pada kejadian tersebut sebab tumpahan minyak bila terus meluas bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan maupun pembudi daya di area terdampak.
Di samping itu, banyak surat masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan tindakan. Sebab tumpahan minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten juga pernah terjadi dua tahun silam.
Meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi, dia meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain hari. Kemudian pemulihan lingkungan pasca-kejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak juga dimintanya untuk segera diproses.
Untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, Haeru meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat. Agar upaya yang dilakukan tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.
"Libatkan semua pihak yang terkait, khusus untuk yang 2019 maupun yang saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya. Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir," ungkap dia.
tulis komentar anda