Digitalisasi Kunci Bertahan dan Bangkitkan UMKM dari Pandemi

"Banyak UMKM 'TKO' di ronde pertama pandemi. Dari pengamatan kami, beberapa UMKM yang dapat bertahan adalah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku masyarakat dan dan memasuki ekosistem digital," ujar Diana Dewi.

Hal yang lebih menarik lagi, kata dia, ada sebanyak 93% masyarakat yang selalu mencari produk melalui mesin penelusur secara daring. Dengan potensi ini, dia yakin ekosistem digital Indonesia akan semakin berkembang dan dapat berkontribusi lebih besar bagi bangsa.

Baca juga:Anies Sambangi Rumah Duka Pendeta Soritua, Tokoh Reformasi yang Gigih Perjuangkan Keadilan

"Jadi, untuk membuat UMKM kita naik kelas, kita harus membimbigng mereka untuk go digital. Strategi ini juga paling mumpuni untuk membangkitkan kembali UMUM di masa pandemi dan mengembalikan UMKM sebagai tulang puggung perekonomian," katanya.

Digitalisasi UMKM juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, Pemprov DKI menjalankan program bernama digitalisasi Jakpreneur dan Dinas KPKP merupakan salah satu dari tujuh dinas pengampu Jakpreneur.

Wanita yang akrab disapa Elly itu menyampaikan, jumlah Jakpreneur binaan Dinas DPKP mencapai 7.387 orang. Adapun pada tahun berjalan saat ini, jumlahnya sebanyak 3.171 orang.

Jakpreneur binaan juga didorong untuk masuk ke sistem E-Order yang dibuat Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI. Ia menjelaskan, E-order adalah pasar online-nya UMKM Provinsi DKI Jakarta.

Lewat E-Order, UMKM bisa mendapat akses untuk mempromosikan produk barang atau jasanya. SKPD/UKPD juga dapat memesan barang/jasa langsung ke UMKM. "Sudah ada sekitar 150 Jakpreneur binaan yang sudah bergabung pada sistem E-Order," katanya.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang turut hadir dalam webinar menyampaikan, DPRD DKI juga telah melakukan berbagai hal untuk membantu pengembangan UMKM DKI Jakarta. "Salah satu program itu adalah Jakwifi," katanya.

Selain itu, ada juga program Jakpreneur kolaboratif dengan menggandeng perusahaan swasta, startup dalam pengembangan ekonomi digital.

Kemudian, ada program bernama ‘Monas 25 Jakpreneur’ dan penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui rekening Bank DKI guna memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM sebagai tambahan modal kerja maupun investasi. Pada periode September 2020, terdapat 153 UMKM yang akan tergabung dalam proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran dana sebesar Rp 38,8 miliar.

Baca juga:Modric: Madrid Harus Fokus Raih Poin Penuh di Tiga Pertandingan Tersisa

Wibi berharap pemerintah terus melakukan program yang berpihak kepada UMKM, salah satunya adalah akses terhadap lembaga keuangan. "Saat ini aksesibilitas UMKM ke lembaga keuangan masih rendah," katanya.

Wibi juga mendorong adanya peraturan daerah mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, mendorong Pemprov DKI Jakarta agar menciptakan platform e-commerce mandiri dalam kegiatan pemasaran, sehingga dapat menciptakan marketplace sendiri yang tidak bergantung dengan pihak swasta untuk memasarkan hasil dari produk-produk yang diproduksi oleh UMKM hasil binaan Pemprov DKI Jakarta.

"Sehingga, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan binaan UMKM Pemprov DKI Jakarta dapat menghasilkan peningkatan perekonomian daerah," katanya.