Tidak Tepat Sasaran, Jokowi Minta BPKP Kawal Penyaluran Bansos

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya hal ini masih menjadi persoalan hingga hari ini.

“Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).



Dia juga menyebut data-data lain juga perlu diperbaiki. Apalagi seringkali data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah juga tidak sambung. Ini yang harus kita perbaiki,” ujarnya.





Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

“Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan,” pungkasnya.