BUMN Perlu Terus Dimaksimalkan untuk Beri Kontribusi bagi Negara
Senin, 14 Juni 2021 - 18:06 WIB
Sumbangsih BUMN bagi perekonomian nasional perlu ditingkatkan dengan memperkuat kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini, kontribusi BUMN perlu ditingkatkan kembali.
"Perusahaan-perusahaan milik negara di bawah Kementerian BUMN harus berusaha keras untuk dapat memaksimalkan dividen, sehingga upaya pemerintah yang telah menyuntikkan dana PMN sebesar Rp42,83 triliun tidak sia-sia," kata Pengacara M Arif Sulaiman dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/6/2021).
Menurut dia, banyak perusahaan-perusahaan milik negara yang harus ditelaah kembali, mengingat belum dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi negara. "Bahkan, negara harus memberikan stimulus hingga dana segar sebagai penyertaan modal baru," kata pengacara yang pernah menangani Kasus PT Krakatau Steel ini.
Menurut Arif, pemerintah perlu mencari jalan keluar untuk mendongkrak kinerja BUMN. Menurutnya, dalam hal ini BUMN perlu lebih bersinergi dengan beberapa kementerian. "Misalnya, baru-baru ini kita dengar Kementerian Pertahanan akan melakukan pembelian alutsista untuk pertahanan Indonesia. Momentum ini sebenarnya cukup baik apabila dimanfaatkan oleh BUMN," tuturnya.
Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alutsista tersebut menurutnya dapat disalurkan dengan membeli produk BUMN yang bergerak di industri pertahanan seperti PT Dirgatara Indonesia atau PT Pindad. "Karena, dengan anggaran tersebut dibelanjakan pada BUMN kita, otomatis keuntungan besar bagi negara. Dan kita juga bisa memberikan trust pada anak bangsa sendiri, karena keahlian kita di bidang alutsista tidak perlu diragukan," terangnya.
Selain memacu inovasi, kerja sama itu menurutnya akan mendukung BUMN benar-benar menjadi agen perubahan ekonomi dan sosial di tengah sulitnya kondisi negara saat ini.
Arif pun mendukung upaya Kementerian BUMN mengelompokkan BUMN dalam holding demi efisiensi. Dia berharap, setiap kebijakan yang diambil terkait BUMN betul-betul dievaluasi agar tujuan BUMN sesuai amanat UUD 1945 bisa terlaksana. "Saya berkeyakinan Kementerian BUMN dapat mengesekusi kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan semangat baru bagi BUMN," pungkasnya.
"Perusahaan-perusahaan milik negara di bawah Kementerian BUMN harus berusaha keras untuk dapat memaksimalkan dividen, sehingga upaya pemerintah yang telah menyuntikkan dana PMN sebesar Rp42,83 triliun tidak sia-sia," kata Pengacara M Arif Sulaiman dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/6/2021).
Baca Juga
Menurut dia, banyak perusahaan-perusahaan milik negara yang harus ditelaah kembali, mengingat belum dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi negara. "Bahkan, negara harus memberikan stimulus hingga dana segar sebagai penyertaan modal baru," kata pengacara yang pernah menangani Kasus PT Krakatau Steel ini.
Menurut Arif, pemerintah perlu mencari jalan keluar untuk mendongkrak kinerja BUMN. Menurutnya, dalam hal ini BUMN perlu lebih bersinergi dengan beberapa kementerian. "Misalnya, baru-baru ini kita dengar Kementerian Pertahanan akan melakukan pembelian alutsista untuk pertahanan Indonesia. Momentum ini sebenarnya cukup baik apabila dimanfaatkan oleh BUMN," tuturnya.
Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alutsista tersebut menurutnya dapat disalurkan dengan membeli produk BUMN yang bergerak di industri pertahanan seperti PT Dirgatara Indonesia atau PT Pindad. "Karena, dengan anggaran tersebut dibelanjakan pada BUMN kita, otomatis keuntungan besar bagi negara. Dan kita juga bisa memberikan trust pada anak bangsa sendiri, karena keahlian kita di bidang alutsista tidak perlu diragukan," terangnya.
Baca Juga
Selain memacu inovasi, kerja sama itu menurutnya akan mendukung BUMN benar-benar menjadi agen perubahan ekonomi dan sosial di tengah sulitnya kondisi negara saat ini.
Arif pun mendukung upaya Kementerian BUMN mengelompokkan BUMN dalam holding demi efisiensi. Dia berharap, setiap kebijakan yang diambil terkait BUMN betul-betul dievaluasi agar tujuan BUMN sesuai amanat UUD 1945 bisa terlaksana. "Saya berkeyakinan Kementerian BUMN dapat mengesekusi kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan semangat baru bagi BUMN," pungkasnya.
(fai)
tulis komentar anda