Pembiayaan Ultra Mikro di Sulsel Sudah Sentuh 34 Ribu Debitur
Selasa, 21 September 2021 - 19:40 WIB
Sepanjang tahun 2021 yaitu hingga 20 September, sebanyak 34.033 debitur yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah tersentuh pembiayaan ultra mikro (UMi). Foto: Ilustrasi
MAKASSAR - Sepanjang tahun 2021 yaitu hingga 20 September, sebanyak 34.033 debitur yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah tersentuh pembiayaan ultra mikro (UMi). Total yang disalurkan mencapai RpRp128,19 miliar.
Diketahui, pembiayaan UMi adalah program pemulihan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah. Program ini menyasar kelompok usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum dapat difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel), Syaiful menguraikan jumlah debitur yang telah mendapatkan pembiayaan UMi di wilayah Sulsel setara dengan 2,41 persen dari total penyaluran Pembiayaan UMi nasional yang tercatat mencapai Rp5,31 triliun untuk 1,48 juta debitur.
"Dilihat dari daerah penyalurannya, Kota Makassar menjadi daerah dengan nilai penyaluran Pembiayaan UMi tertinggi, yakni Rp17,85 miliar disusul Kabupaten Gowa dan Jeneponto masing-masing sebesar Rp17,80 miliar dan Rp10,78 miliar," ungkapnya.
Sedangkan dari lembaga penyalurnya, penyaluran tertinggi dilakukan oleh PT PNM (Permodalan Nasional Madani) sebesar Rp88,87 miliar. Debitur UMi juga bervariasi, berdasarkan lembaga penyalurnya. Debitur PNM pada umumnya merupakan kelompok usaha yang dijalankan oleh ibu-ibu. Debitur Pegadaian pada umumnya merupakan debitur individual. Sedangkan debitur Koperasi pada umumnya merupakan anggota koperasi.
"Dibandingkan dengan program KUR, Pembiayaan UMi lebih mengedepankan kemudahan akses, karenanya persyaratan yang diberlakukan juga relatif minim. Yang penting calon debitur memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) elektronik dan tidak sedang memperoleh fasilitas pembiayaan lainnya yang tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)," jelas Syaiful.
Dalam rangka memacu penyaluran Pembiayaan UMi , Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel telah menyelenggarakan pertemuan dengan lembaga penyalur, Biro Ekbang Setda Provinsi Sulsel, OJK Regional VI Sulampua, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Diketahui, pembiayaan UMi adalah program pemulihan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah. Program ini menyasar kelompok usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum dapat difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel), Syaiful menguraikan jumlah debitur yang telah mendapatkan pembiayaan UMi di wilayah Sulsel setara dengan 2,41 persen dari total penyaluran Pembiayaan UMi nasional yang tercatat mencapai Rp5,31 triliun untuk 1,48 juta debitur.
"Dilihat dari daerah penyalurannya, Kota Makassar menjadi daerah dengan nilai penyaluran Pembiayaan UMi tertinggi, yakni Rp17,85 miliar disusul Kabupaten Gowa dan Jeneponto masing-masing sebesar Rp17,80 miliar dan Rp10,78 miliar," ungkapnya.
Sedangkan dari lembaga penyalurnya, penyaluran tertinggi dilakukan oleh PT PNM (Permodalan Nasional Madani) sebesar Rp88,87 miliar. Debitur UMi juga bervariasi, berdasarkan lembaga penyalurnya. Debitur PNM pada umumnya merupakan kelompok usaha yang dijalankan oleh ibu-ibu. Debitur Pegadaian pada umumnya merupakan debitur individual. Sedangkan debitur Koperasi pada umumnya merupakan anggota koperasi.
"Dibandingkan dengan program KUR, Pembiayaan UMi lebih mengedepankan kemudahan akses, karenanya persyaratan yang diberlakukan juga relatif minim. Yang penting calon debitur memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) elektronik dan tidak sedang memperoleh fasilitas pembiayaan lainnya yang tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)," jelas Syaiful.
Dalam rangka memacu penyaluran Pembiayaan UMi , Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel telah menyelenggarakan pertemuan dengan lembaga penyalur, Biro Ekbang Setda Provinsi Sulsel, OJK Regional VI Sulampua, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Baca Juga
tulis komentar anda