Mampukah Merger Pelindo Turunkan Biaya Logistik? Ini Keyakinan Erick Thohir
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 20:48 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mencatat merger Pelindo dalam satu payung Holding BUMN Kepelabuhan akan diikuti dengan pembentukan sub-holding. Lalu mampukah langkah ini menurunkan biaya logistik? Foto/Dok
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mencatat merger Pelindo dalam satu payung Holding BUMN Kepelabuhan akan diikuti dengan pembentukan sub-holding. Tujuannya, sub-holding bisa mendorong kegiatan kegiatan operasionalnya.
Pengesahan atas merger atau penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I-IV ditandai dengan penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Usai Kepala Negara menerbitkan beleid tersebut, Erick berharap Pelindo Group menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia untuk menyeimbangkan pasar di sektor kelautan. Khususnya, menekan tingginya biaya logistik.
"Kita harap dengan penggabungan, sebagai negara kelautan besar kita juga, kembali menyeimbangkan pasar kita dengan infrastruktur yang Pelindo punya dan kita terus upaya tekan biaya logistik ," ujar Erick di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/9/2021).
Usai merger, semua entitas Pelindo Group berada dalam payung PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Karena itu, pemegang saham menargetkan terminal peti kemas milik Pelindo Group masuk dalam 8 terminal terbesar di dunia.
Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan empat perseroan dalam satu holding baru, juga dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi. Dimana, layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya.
Bahkan, merger Pelindo Group diyakini bisa membuat kualitas layanan logistik di Tanah Air semakin meningkat. Keberadaan holding pun mampu menekan biaya logistik yang saat ini tercatat masih berada di level 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu berbeda dengan Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB negara setempat. Besarnya biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara.
Meski demikian, sisi negatifnya juga harus diperhatikan, khususnya terkait keberlangsungan usaha anak dan cucu perseroan. Ihwal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun menjadi pertimbangan lain salam proses merger.
Pengesahan atas merger atau penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I-IV ditandai dengan penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Usai Kepala Negara menerbitkan beleid tersebut, Erick berharap Pelindo Group menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia untuk menyeimbangkan pasar di sektor kelautan. Khususnya, menekan tingginya biaya logistik.
"Kita harap dengan penggabungan, sebagai negara kelautan besar kita juga, kembali menyeimbangkan pasar kita dengan infrastruktur yang Pelindo punya dan kita terus upaya tekan biaya logistik ," ujar Erick di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/9/2021).
Usai merger, semua entitas Pelindo Group berada dalam payung PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Karena itu, pemegang saham menargetkan terminal peti kemas milik Pelindo Group masuk dalam 8 terminal terbesar di dunia.
Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan empat perseroan dalam satu holding baru, juga dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi. Dimana, layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya.
Bahkan, merger Pelindo Group diyakini bisa membuat kualitas layanan logistik di Tanah Air semakin meningkat. Keberadaan holding pun mampu menekan biaya logistik yang saat ini tercatat masih berada di level 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu berbeda dengan Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB negara setempat. Besarnya biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara.
Meski demikian, sisi negatifnya juga harus diperhatikan, khususnya terkait keberlangsungan usaha anak dan cucu perseroan. Ihwal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun menjadi pertimbangan lain salam proses merger.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda