Sembako, Klinik hingga Sekolah Batal Kena Pajak, Ini Alasannya
Kamis, 07 Oktober 2021 - 20:54 WIB
Pemerintah dan DPR memastikan kebutuhan bahan pokok atau sembako terbebas dari pungutan pajak. FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan kebutuhan bahan pokok atau sembako, klinik dan sekolah terbebas dari pungutan pajak . Hal itu dipastikan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi UU saat Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/10/2021).
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan alasan pemerintah dan DPR membatalkan rencana kebijakan tersebut karena keberpihakannnya kepada masyarakat. Komitmen tersebut akhirnya diberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial, skema PPN final untuk sektor tertentu, penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai dengan tahun 2025
Baca Juga: Punya KTP Wajib Bayar Pajak, Sri Mulyani: Jangan Dipelintir!
"Kita berpihak masyarakat bawah dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial, skema PPN final untuk sektor tertentu, penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai dengan tahun 2025," kata Dito dalam video virtual, Kamis (7/10/2021).
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan alasan pemerintah dan DPR membatalkan rencana kebijakan tersebut karena keberpihakannnya kepada masyarakat. Komitmen tersebut akhirnya diberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial, skema PPN final untuk sektor tertentu, penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai dengan tahun 2025
Baca Juga: Punya KTP Wajib Bayar Pajak, Sri Mulyani: Jangan Dipelintir!
"Kita berpihak masyarakat bawah dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial, skema PPN final untuk sektor tertentu, penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai dengan tahun 2025," kata Dito dalam video virtual, Kamis (7/10/2021).
Lihat Juga :