Selamatkan Ekonomi RI, Sri Mulyani Diganjar Penghargaan Internasional
Selasa, 12 Oktober 2021 - 17:07 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani diganjar penghargaan dari Institute Keuangan International (The Institute of International Finance/IIF) berupa Distinguished Leadership and Service Award atau Penghargaan Kepemimpinan dan Layanan.
Penghargaan diberikan saat menghadiri pertemuan anggota IIF di Washington D.C. Senin (11/10) kemarin. IFF memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara termasuk Indonesia.
"Penganugerahan diberikan sebagai penghargaan atas kerja keras Menteri Keuangan sebagai pemimpin dan public figure yang telah berkontribusi menyelamatkan stabilitas ekonomi dalam negeri tapi juga dunia. Penghargaan ini juga menjadi kebanggaan Kementerian Keuangan sebagai institusi negara," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Dia mengatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi terhadap kesehatan ekonomi suatu negara maupun global dan sistem keuangan. Sejumlah kebijakan strategis yang dilakukan, antara lain kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan pajak karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim, serta Presidensi G20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober ini.
Tujuan utama selama mengatasi pandemi ialah fokus melindungi kesehatan masyarakat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi pelaku usaha dari kebangkrutan. Di samping itu kebijakan fokus terhadap intervensi kesehatan, perlengkapan keselamatan dan pemulihan dan agenda reformasi struktural yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu, dukungan fiskal terus disalurkan untuk upaya penanganan pandemi terutama untuk 3T (testing, tracing, treatment), penguatan sistem kesehatan, vaksinasi gratis, dan insentif tenaga kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk segera mencapai kekebalan kelompok dengan menargetkan vaksinasi bagi 208 juta penduduk atau 416 juta rpgram vaksinasi.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah telah mempercepat proses vaksinasi sehingga mencapai angka 1,5 hingga2 juta suntikan per hari. Pandemi memang merupakan krisis kesehatan, tapi kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat diabaikan begitu saja. "Mereka yang sumber pencahariannya menurun drastis karena pandemi tetap perlu dibantu agar bertahan hidup," kata dia.
Sebab itu, pemerintah konsisten menyalurkan bantuan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempertahankan kualitas hidup dan daya beli masyarakat. Program PEN telah membantu jutaan rumah tangga miskin dan rentan untuk bertahan, jutaan pelajar dan pengajar untuk belajar secara daring atau online, memberikan insentif kepada dunia usaha berupa insentif pajak, dan pencegahan pemutusan hubungan kerja. Total alokasi dana PEN tahun 2021 mencapai Rp744,77 triliun atau sekitar 4,5% dari PDB.
Program tersebut berfungsi efektif bagi pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia yang lebih lanjut mengakselerasi pemulihan ekonomi bagi dunia usaha dan rumah tangga dari kuartal III 2021 hingga saat ini. Seiring pemulihan, defisit fiskal juga terus turun dari 2020 sebesar 6,14% (realisasi 2020), menjadi 5,59% (APBN 2021), dan 4,85% pada APBN 2022 yang baru saja disahkan.
Penghargaan diberikan saat menghadiri pertemuan anggota IIF di Washington D.C. Senin (11/10) kemarin. IFF memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara termasuk Indonesia.
"Penganugerahan diberikan sebagai penghargaan atas kerja keras Menteri Keuangan sebagai pemimpin dan public figure yang telah berkontribusi menyelamatkan stabilitas ekonomi dalam negeri tapi juga dunia. Penghargaan ini juga menjadi kebanggaan Kementerian Keuangan sebagai institusi negara," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Dia mengatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi terhadap kesehatan ekonomi suatu negara maupun global dan sistem keuangan. Sejumlah kebijakan strategis yang dilakukan, antara lain kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan pajak karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim, serta Presidensi G20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober ini.
Tujuan utama selama mengatasi pandemi ialah fokus melindungi kesehatan masyarakat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi pelaku usaha dari kebangkrutan. Di samping itu kebijakan fokus terhadap intervensi kesehatan, perlengkapan keselamatan dan pemulihan dan agenda reformasi struktural yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu, dukungan fiskal terus disalurkan untuk upaya penanganan pandemi terutama untuk 3T (testing, tracing, treatment), penguatan sistem kesehatan, vaksinasi gratis, dan insentif tenaga kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk segera mencapai kekebalan kelompok dengan menargetkan vaksinasi bagi 208 juta penduduk atau 416 juta rpgram vaksinasi.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah telah mempercepat proses vaksinasi sehingga mencapai angka 1,5 hingga2 juta suntikan per hari. Pandemi memang merupakan krisis kesehatan, tapi kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat diabaikan begitu saja. "Mereka yang sumber pencahariannya menurun drastis karena pandemi tetap perlu dibantu agar bertahan hidup," kata dia.
Sebab itu, pemerintah konsisten menyalurkan bantuan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempertahankan kualitas hidup dan daya beli masyarakat. Program PEN telah membantu jutaan rumah tangga miskin dan rentan untuk bertahan, jutaan pelajar dan pengajar untuk belajar secara daring atau online, memberikan insentif kepada dunia usaha berupa insentif pajak, dan pencegahan pemutusan hubungan kerja. Total alokasi dana PEN tahun 2021 mencapai Rp744,77 triliun atau sekitar 4,5% dari PDB.
Program tersebut berfungsi efektif bagi pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia yang lebih lanjut mengakselerasi pemulihan ekonomi bagi dunia usaha dan rumah tangga dari kuartal III 2021 hingga saat ini. Seiring pemulihan, defisit fiskal juga terus turun dari 2020 sebesar 6,14% (realisasi 2020), menjadi 5,59% (APBN 2021), dan 4,85% pada APBN 2022 yang baru saja disahkan.
(nng)
tulis komentar anda