Sah! Jokowi Resmikan Penggabungan Pelindo I-IV
Kamis, 14 Oktober 2021 - 11:33 WIB
NUSA TENGGARA TIMUR - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) resmi menggabungkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I-VI. Di kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).
Presiden Jokowi menyebut, merger Pelindo akan menekan biaya logistik di Tanah Air. Sebab, saat ini biaya logistik di Indonesia masih tinggi atau berada di level 23% jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kisaran 12% saja.
"Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara tetangga masih jauh, tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12 persen kurang lebih, kita masih 23 persen. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita," ujar Jokowi dalam peresmian tersebut, Kamis (14/10/2021).
Sebab itu, kata dia, penggabungan Pelindo yang dibarengi dengan masifnya pembangunan infrastruktur baik jalan, pelabuhan, dan bandara udara bertujuan untuk membawa produk-produk Indonesia agar bisa berkompetisi di pasar global.
Peresmian merger Pelindo diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diteken Jokowi pada awal Oktober lalu.
Dalam tindak lanjutnya, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham memfasilitasi penandatanganan akta merger atau penggabungan yang dilakukan Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV, Prasetyadi.
Setelah penandatanganan akta, pemegang saham pun menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menetapkan jajaran Komisaris dan Direksi perseroan. Melalui RUPSLB, Erick Thohir menetapkan Dewan Direksi dan Komisaris hingga nama dan tugas empat subholding Pelindo.
Presiden Jokowi menyebut, merger Pelindo akan menekan biaya logistik di Tanah Air. Sebab, saat ini biaya logistik di Indonesia masih tinggi atau berada di level 23% jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kisaran 12% saja.
"Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara tetangga masih jauh, tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12 persen kurang lebih, kita masih 23 persen. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita," ujar Jokowi dalam peresmian tersebut, Kamis (14/10/2021).
Sebab itu, kata dia, penggabungan Pelindo yang dibarengi dengan masifnya pembangunan infrastruktur baik jalan, pelabuhan, dan bandara udara bertujuan untuk membawa produk-produk Indonesia agar bisa berkompetisi di pasar global.
Peresmian merger Pelindo diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diteken Jokowi pada awal Oktober lalu.
Dalam tindak lanjutnya, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham memfasilitasi penandatanganan akta merger atau penggabungan yang dilakukan Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV, Prasetyadi.
Setelah penandatanganan akta, pemegang saham pun menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menetapkan jajaran Komisaris dan Direksi perseroan. Melalui RUPSLB, Erick Thohir menetapkan Dewan Direksi dan Komisaris hingga nama dan tugas empat subholding Pelindo.
Lihat Juga :
tulis komentar anda