Pemerintah Diminta Libatkan Pengusaha dalam Penentuan Harga Tes PCR
Sabtu, 13 November 2021 - 14:30 WIB
Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan KADIN dr. Randy H Teguh bersama sejumlah nara sumber dalam diskusi online bertajuk ‘Mafia vs Pelaku Usaha Profesional di Tengah Polemik Kebijakan PCR’ yang diselenggarakan KADIN Indonesia.
JAKARTA - Para pelaku usaha profesional yang bergerak di bidang kesehatan meminta pemerintah melibatkan mereka dalam penentuan harga tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR). Hal ini penting demi keberlangsungan layanan kesehatan tersebut di saat pandemi Covid-19.
“Kami berharap pemerintah membantu kami, agar kami juga bisa membantu pemerintah dalam menangangi pandemi Covid-19, sehingga kita sama-sama bisa membantu masyarakat,” kata Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dr. Randy H Teguh.
Hal itu disampaikan Randy dalam diskusi online bertajuk ‘Mafia vs Pelaku Usaha Profesional di Tengah Polemik Kebijakan PCR’ yang diselenggarakan KADIN Indonesia, Sabtu (13/11/2021). Hadir dalam diskusi Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kesehatan, Charles Honoris dan Wakil Ketua DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, pengusaha laboratorium dr. Dyah Anggraeni.
Randy mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) tes PCR terakhir yang ditetapkan pemerintah yakni Rp275.000 (Jawa-Bali) dan Rp300.000 (luar Jawa-Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan.
“Rumah sakit, klinik dan lab itu istilahnya kepepet. Jika mereka tidak melakukan layanan, mereka akan ditutup, tapi kalau mereka melakukan ya buntung,” kata Randy yang merupakan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia.
Dyah memaparkan, berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya dengan harga reagen open system Rp 96.000, harga PCR seharusnya di atas Rp 300.000. Namun, kata Dyah, pihaknya tetap melakukan layanan tes PCR dengan sejumlah efisiensi dan sistem subsidi silang dari layanan tes yang lain.
“Efisiensi kita lakukan dimana-mana, untuk SDM yang paling bisa dikurangi itu swaber, tapi yang ada di lab itu tetap,” kata Dyah, CEO Cito Clinical Laboratory.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pemerintah perlu mensubsidi biaya tes PCR, khususnya di daerah-daerah yang layanan tes PCR-nya masih terbatas namun potensi penularannya tinggi. Menurutnya, biaya subsidi bisa diambil dari anggaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)
“Kami berharap pemerintah membantu kami, agar kami juga bisa membantu pemerintah dalam menangangi pandemi Covid-19, sehingga kita sama-sama bisa membantu masyarakat,” kata Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dr. Randy H Teguh.
Hal itu disampaikan Randy dalam diskusi online bertajuk ‘Mafia vs Pelaku Usaha Profesional di Tengah Polemik Kebijakan PCR’ yang diselenggarakan KADIN Indonesia, Sabtu (13/11/2021). Hadir dalam diskusi Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kesehatan, Charles Honoris dan Wakil Ketua DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, pengusaha laboratorium dr. Dyah Anggraeni.
Randy mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) tes PCR terakhir yang ditetapkan pemerintah yakni Rp275.000 (Jawa-Bali) dan Rp300.000 (luar Jawa-Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan.
“Rumah sakit, klinik dan lab itu istilahnya kepepet. Jika mereka tidak melakukan layanan, mereka akan ditutup, tapi kalau mereka melakukan ya buntung,” kata Randy yang merupakan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia.
Dyah memaparkan, berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya dengan harga reagen open system Rp 96.000, harga PCR seharusnya di atas Rp 300.000. Namun, kata Dyah, pihaknya tetap melakukan layanan tes PCR dengan sejumlah efisiensi dan sistem subsidi silang dari layanan tes yang lain.
“Efisiensi kita lakukan dimana-mana, untuk SDM yang paling bisa dikurangi itu swaber, tapi yang ada di lab itu tetap,” kata Dyah, CEO Cito Clinical Laboratory.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pemerintah perlu mensubsidi biaya tes PCR, khususnya di daerah-daerah yang layanan tes PCR-nya masih terbatas namun potensi penularannya tinggi. Menurutnya, biaya subsidi bisa diambil dari anggaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)
Lihat Juga :
tulis komentar anda