Sri Mulyani: Ibu Rumah Tangga Paling Banyak Terlilit Utang Pinjol Ilegal
Kamis, 02 Desember 2021 - 19:48 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ibu rumah tangga paling rentan menjadi korban pinjol ilegal. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ibu rumah tangga paling rentan menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal. Alasannya, masih rendahnya edukasi dan literasi keuangan soal pinjaman online.
Sebab itu, pihaknya mendorong agar edukasi dan literasi keuangan terus didorong utamanya bagi ibu rumah tangga, warga miskin, orang tua, UMKM, startup. "Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas pinjol ilegal," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (2/12/2021).
Terkait peningkatan inklusi keuangan tersebut, kata Sri Mulyani, menjadi isu penting yang akan dikerjasamakan di dalam Presidensi G20 di Bali, tahun depan. Tujuannya agar masyarakat tidak banyak terdampak pinjol ilegal.
"Kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi ini soal inklusi keuangan digital, mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital. Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik individu maupun usaha kecil menengah," kata Sri Mulyani.
Lalu, pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah.
Selain itu, implementasi kebijakan dengan baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Pilar tersebut akan mencakup harmonisasi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data agregat.
"Mempercepat inklusi keuangan sangat penting dalam keketuaan kita di G20. Namun kami juga percaya bahwa beberapa isu lintas sektor di luar hal tersebut juga penting. Oleh karena itu, kami juga memberikan perhatian pada isu mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan," tandasnya.
Sebab itu, pihaknya mendorong agar edukasi dan literasi keuangan terus didorong utamanya bagi ibu rumah tangga, warga miskin, orang tua, UMKM, startup. "Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas pinjol ilegal," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (2/12/2021).
Terkait peningkatan inklusi keuangan tersebut, kata Sri Mulyani, menjadi isu penting yang akan dikerjasamakan di dalam Presidensi G20 di Bali, tahun depan. Tujuannya agar masyarakat tidak banyak terdampak pinjol ilegal.
"Kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi ini soal inklusi keuangan digital, mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital. Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik individu maupun usaha kecil menengah," kata Sri Mulyani.
Lalu, pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah.
Selain itu, implementasi kebijakan dengan baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Pilar tersebut akan mencakup harmonisasi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data agregat.
"Mempercepat inklusi keuangan sangat penting dalam keketuaan kita di G20. Namun kami juga percaya bahwa beberapa isu lintas sektor di luar hal tersebut juga penting. Oleh karena itu, kami juga memberikan perhatian pada isu mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan," tandasnya.
(nng)
tulis komentar anda