Sri Mulyani Ungkap Rp210 Triliun Anggaran PEN Belum Dibelanjakan
Selasa, 21 Desember 2021 - 13:25 WIB
Kemudian realisasi perlindungan sosial telah mencapai 86,4% dari pagu Rp186,64 triliun, yang meliputi antara lain bantuan kuota internet, bantuan beras, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja.
"Realisasi insentif usaha telah mencapai 100,5% dari alokasi Rp62,83 triliun, yang diberikan antara lain untuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengurangan angsuran PPh 25, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti," paparnya.
Baca Juga: Waspada Omicron, Sri Mulyani Ramal Ekonomi RI Kuartal IV Tumbuh di Atas 5%
Sri mengatakan, ini semua untuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati oleh masyarakat, mulai dari mulai UMKM, konsumen, dan para perusahaan. Selain itu, sambung Sri, Program PEN juga diberikan dalam bentuk bantuan UMKM dan korporasi yang telah mencapai 45,8% dari pagu Rp162,4 triliun, yang diberikan antara lain untuk penempatan dana bank dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Sementara untuk program prioritas telah terealisasi 74,2% dari anggaran tersedia Rp117,94 triliun, antara lain meliputi fasilitas pinjaman daerah, ketahanan pangan, serta padat karya kementerian/lembaga," pungkasnya.
"Realisasi insentif usaha telah mencapai 100,5% dari alokasi Rp62,83 triliun, yang diberikan antara lain untuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengurangan angsuran PPh 25, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti," paparnya.
Baca Juga: Waspada Omicron, Sri Mulyani Ramal Ekonomi RI Kuartal IV Tumbuh di Atas 5%
Sri mengatakan, ini semua untuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati oleh masyarakat, mulai dari mulai UMKM, konsumen, dan para perusahaan. Selain itu, sambung Sri, Program PEN juga diberikan dalam bentuk bantuan UMKM dan korporasi yang telah mencapai 45,8% dari pagu Rp162,4 triliun, yang diberikan antara lain untuk penempatan dana bank dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Sementara untuk program prioritas telah terealisasi 74,2% dari anggaran tersedia Rp117,94 triliun, antara lain meliputi fasilitas pinjaman daerah, ketahanan pangan, serta padat karya kementerian/lembaga," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :