Sri Mulyani Cari Utang Rp812 Triliun, Bayar Utang ke BUMN Rp108 T
Selasa, 09 Juni 2020 - 16:20 WIB
Penggunaan dana Rp108,48 triliun untuk membayar utang pemerintah ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibahas Komisi VI bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Dok
JAKARTA - Penggunaan dana Rp108,48 triliun untuk membayar utang pemerintah ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibahas Komisi VI bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, rapat kerja pada hari ini membahas pembayaran utang pemerintah ke BUMN dan terkait penyertaan modal negara (PMN).
"Perlu kami sampaikan, saat ini Menteri Keuangan sedang mencari tambahan utang Rp 812 triliun, yang mana salah satunya kegunaannya membayar utang BUMN sekitar Rp 108 triliun," ujar Aria di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
( )
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menerangkan dana talangan untuk sektor transportasi cukup besar. Adapun, dana talangan yang didapat rinciannya PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, lalu PT Kereta Api Indonesia (KAI ) Rp3,5 triliun
"Khususnya untuk Garuda kita tahu Garuda ini flight carrier daripada penerbangan Indonesia," kata Erick.
Dia melanjutkan, khusus Garuda ini tidak hanya mendapatkan dana talangan, namun juga dukungan dari Komisi Pemberatasan Korupsi
"Kami melakukan negosiasi total pada para lessor, kemarin dapat dukungan juga dari KPK untuk khususnya beberapa deal-deal yang terindikasi fraud terbukti itu kita enggak mau bayar lah karena itu indikasi fraud. Hal-hal ini kita lakukan berkesinambungan," jelasnya.
"Perlu kami sampaikan, saat ini Menteri Keuangan sedang mencari tambahan utang Rp 812 triliun, yang mana salah satunya kegunaannya membayar utang BUMN sekitar Rp 108 triliun," ujar Aria di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
( )
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menerangkan dana talangan untuk sektor transportasi cukup besar. Adapun, dana talangan yang didapat rinciannya PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, lalu PT Kereta Api Indonesia (KAI ) Rp3,5 triliun
"Khususnya untuk Garuda kita tahu Garuda ini flight carrier daripada penerbangan Indonesia," kata Erick.
Dia melanjutkan, khusus Garuda ini tidak hanya mendapatkan dana talangan, namun juga dukungan dari Komisi Pemberatasan Korupsi
"Kami melakukan negosiasi total pada para lessor, kemarin dapat dukungan juga dari KPK untuk khususnya beberapa deal-deal yang terindikasi fraud terbukti itu kita enggak mau bayar lah karena itu indikasi fraud. Hal-hal ini kita lakukan berkesinambungan," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda