5 BUMN Dapat Kucuran Dana Talangan, Erick Ungkap Alasan dan Rinciannya
Selasa, 09 Juni 2020 - 18:03 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, alasan pemerintah memberikan dana talangan kepada 5 perusahaan pelat merah dengan total anggaran sebesar Rp19,6 triliun. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, alasan pemerintah memberikan dana talangan kepada 5 perusahaan pelat merah dengan total anggaran sebesar Rp19,6 triliun. Dana talangan adalah dana pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemerintah beserta bunga.
"Dana talangan untuk 5 BUMN yakni untuk PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, Perumnas Rp650 miliar, PT Krakatau Stell Rp3 triliun, PT PN Rp4 triliun," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2020).
( )
Erick Thohir menambahkan, khusus untuk Garuda Indonesia tidak hanya mendapatkan talangan, tetapi juga melakukan negosiasi total pada para pemilik piutang. "Kemarin dapat dukungan juga dari KPK untuk khususnya beberapa deal yang terindikasi fraud terbukti, itu kita tidak mau bayar lah karena itu indikasi fraud," jelasnya.
Pemerintah juga memberikan dana talangan kepada Garuda Indonesia mengingat saat ini bisnis penerbangan mengalami penurunan hingga 95 persen. Sehingga perlu diberikan dana talangan agar Garuda Indonesia bisa bangkit usai pandemi Virus Corona.
"Kita bisa lihat industri penerbangan ini 95 persen kondisinya drop. Realita kita lakukan dan tentu apapun setelah pasca Covid, Garuda harus kembali lagi beroperasi juga memastikan bagaimana service pariwisata kita harus bangkit," paparnya.
Selanjutnya, untuk PT KAI diberi dana talangan sebesar Rp3,5 triliun dalam pengerjaan proyek LRT Jabotabek. "Proyek LRT Jabotabek karena masuk PSN, sebenarnya dalam kesepakatan waktu itu bila ada cost yang over run, sebenarnya pemerintah harus masuk tapi kita sepakati dana talangan terlebih dahulu yang menjadi cashflow LRT Jabotabek," paparnya.
Sedangkan untuk Perumnas, pemerintah memberi dana talangan dalam rangka penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah tidak ingin pembangunan rumah bagi MBR terhalang karena tidak ada dana.
"Perumnas sebenarnya lebih banyak untuk jaga likuiditas perusahaan karena kita tahu rumah bagi MBR sangat terdampak pada saat ini. Kita tidak mau program KPR yang ada di himbara pun, kalau Perumnas tidak sehat akan menjadi interlock," jelasnya.
"Dana talangan untuk 5 BUMN yakni untuk PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, Perumnas Rp650 miliar, PT Krakatau Stell Rp3 triliun, PT PN Rp4 triliun," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2020).
( )
Erick Thohir menambahkan, khusus untuk Garuda Indonesia tidak hanya mendapatkan talangan, tetapi juga melakukan negosiasi total pada para pemilik piutang. "Kemarin dapat dukungan juga dari KPK untuk khususnya beberapa deal yang terindikasi fraud terbukti, itu kita tidak mau bayar lah karena itu indikasi fraud," jelasnya.
Pemerintah juga memberikan dana talangan kepada Garuda Indonesia mengingat saat ini bisnis penerbangan mengalami penurunan hingga 95 persen. Sehingga perlu diberikan dana talangan agar Garuda Indonesia bisa bangkit usai pandemi Virus Corona.
"Kita bisa lihat industri penerbangan ini 95 persen kondisinya drop. Realita kita lakukan dan tentu apapun setelah pasca Covid, Garuda harus kembali lagi beroperasi juga memastikan bagaimana service pariwisata kita harus bangkit," paparnya.
Selanjutnya, untuk PT KAI diberi dana talangan sebesar Rp3,5 triliun dalam pengerjaan proyek LRT Jabotabek. "Proyek LRT Jabotabek karena masuk PSN, sebenarnya dalam kesepakatan waktu itu bila ada cost yang over run, sebenarnya pemerintah harus masuk tapi kita sepakati dana talangan terlebih dahulu yang menjadi cashflow LRT Jabotabek," paparnya.
Sedangkan untuk Perumnas, pemerintah memberi dana talangan dalam rangka penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah tidak ingin pembangunan rumah bagi MBR terhalang karena tidak ada dana.
"Perumnas sebenarnya lebih banyak untuk jaga likuiditas perusahaan karena kita tahu rumah bagi MBR sangat terdampak pada saat ini. Kita tidak mau program KPR yang ada di himbara pun, kalau Perumnas tidak sehat akan menjadi interlock," jelasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda