Fokus Pemulihan Ekonomi, Menteri Teten: Jangan Ada Lagi Bank Menolak UMKM
Selasa, 09 Juni 2020 - 20:55 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan seharusnya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa bank menolak, bank masih tetap menagih cicilan, dan sebagainya. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah pada implementasi seluruh kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi.
"Kami sudah koordinasi dengan BI dan OJK, mengenai bagaimana nanti bank pelaksana yang akan menjadi saluran untuk subsidi kredit dan pinjaman baru bisa berjalan," kata Teten pada acara Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), via Webinar, Selasa (9/6/2020).
Jadi, lanjut Teten, seharusnya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa bank menolak, bank masih tetap menagih cicilan, dan sebagainya. "Ini tidak boleh terjadi. Karena itu, saya berharap Japnas bisa ikut melakukan monitoring dan evaluasi, supaya kebijakan pemerintah ini betul-betul dijalankan perbankan," paparnya.
Menurut Teten, hal itu bukan hanya untuk perbankan saja, melainkan juga bagi lembaga pembiayaan lainnya, termasuk BPR/BPRS dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang akan menerima dana stimulus ekonomi. "Ke depan, ketika kita sudah melawati fase pemulihan ekonomi Covid-19, kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM kita," ucap Teten.
Pasalnya, Teten mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data UMKM yang terkonsolidasi, sebab UMKM diurus oleh 18 kementerian/lembaga, pusat dan daerah. “Sehingga agak berat untuk mencari base line data," jelas MenkopUKM.
Namun, data UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya itu telah mencapai 60,66 juta pelaku usaha. "Data ini belum terkonsolidasi; kemungkinan ada overlap, di mana satu pelaku usaha bisa saja meminjam dari berbagai jalur pembiayaan yang menjadi basis pendataan," aku Teten.
Tapi, Teten meyakini, jika dikonfirmasi dengan angka statistik pelaku usaha yang telah mencapai sekitar 63 juta, data UMKM sudah hampir mendekati. "Memang diasumsikan ada 20 juta pelaku UMKM yang selama ini belum pernah pinjam uang ke perbankan maupun lembaga pembiayaan lain," sambungnya.
Meski begitu, Teten menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap merangsang mereka untuk masuk melakukan pinjaman lewat lembaga pembiayaan. Teten menginginkan ada pembangunan database atau big data mengenai UMKM ke depan, dengan tujuan memudahkan KemenkopUKM membuat kebijakan.
“Kita juga perlu memikirkan strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Bagaimana bisa melahirkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi, bagaimana memperkuat UMKM agar bisa menguasai pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor," papar Teten.
Pihaknya juga bisa bekerjasama dengan Japnas dalam pemetaan untuk fase pemulihan ekonomi. "Saya memberikan apresiasi kepada Japnas yang sudah banyak melakukan upaya, sinergi, konsolidasi sesama pelaku usaha. Dan target pemerintah memang bagaimana bisa menambah jumlah pelaku usaha di Indonesia," tandasnya.
"Kami sudah koordinasi dengan BI dan OJK, mengenai bagaimana nanti bank pelaksana yang akan menjadi saluran untuk subsidi kredit dan pinjaman baru bisa berjalan," kata Teten pada acara Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), via Webinar, Selasa (9/6/2020).
Jadi, lanjut Teten, seharusnya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa bank menolak, bank masih tetap menagih cicilan, dan sebagainya. "Ini tidak boleh terjadi. Karena itu, saya berharap Japnas bisa ikut melakukan monitoring dan evaluasi, supaya kebijakan pemerintah ini betul-betul dijalankan perbankan," paparnya.
Menurut Teten, hal itu bukan hanya untuk perbankan saja, melainkan juga bagi lembaga pembiayaan lainnya, termasuk BPR/BPRS dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang akan menerima dana stimulus ekonomi. "Ke depan, ketika kita sudah melawati fase pemulihan ekonomi Covid-19, kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM kita," ucap Teten.
Pasalnya, Teten mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data UMKM yang terkonsolidasi, sebab UMKM diurus oleh 18 kementerian/lembaga, pusat dan daerah. “Sehingga agak berat untuk mencari base line data," jelas MenkopUKM.
Namun, data UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya itu telah mencapai 60,66 juta pelaku usaha. "Data ini belum terkonsolidasi; kemungkinan ada overlap, di mana satu pelaku usaha bisa saja meminjam dari berbagai jalur pembiayaan yang menjadi basis pendataan," aku Teten.
Tapi, Teten meyakini, jika dikonfirmasi dengan angka statistik pelaku usaha yang telah mencapai sekitar 63 juta, data UMKM sudah hampir mendekati. "Memang diasumsikan ada 20 juta pelaku UMKM yang selama ini belum pernah pinjam uang ke perbankan maupun lembaga pembiayaan lain," sambungnya.
Meski begitu, Teten menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap merangsang mereka untuk masuk melakukan pinjaman lewat lembaga pembiayaan. Teten menginginkan ada pembangunan database atau big data mengenai UMKM ke depan, dengan tujuan memudahkan KemenkopUKM membuat kebijakan.
“Kita juga perlu memikirkan strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Bagaimana bisa melahirkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi, bagaimana memperkuat UMKM agar bisa menguasai pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor," papar Teten.
Pihaknya juga bisa bekerjasama dengan Japnas dalam pemetaan untuk fase pemulihan ekonomi. "Saya memberikan apresiasi kepada Japnas yang sudah banyak melakukan upaya, sinergi, konsolidasi sesama pelaku usaha. Dan target pemerintah memang bagaimana bisa menambah jumlah pelaku usaha di Indonesia," tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda