Masyarakat yang Jaga Ekosistem Kelautan Bakal Dapat Insentif

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menilai restorasi kelautan merupakan langkah yang penting menanggulangi krisis iklim. Pemerintah akan menyusun kebijakan yang berkelanjutan terkait program penangkapan ikan demi terjaganya ocean health di masa depan.



“Program ini merupakan perkembangan dari sektor kelautan dan perikanan yang berlandaskan inovasi dan teknologi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Luhut dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Kamis (3/2/2022).



Menurut Luhut, pemerintah telah menetapkan sejumlah wilayah tertentu sebagai area penangkapan ikan dengan menerapkan kuota penangkapan. Kebijakan itu bertujuan menjaga kelestarian spesies perikanan wilayah tersebut.

“Kepada warga lokal di area tersebut, kami terapkan payment for ecosystem services (PES) sebagai bentuk insentif bagi mereka yang telah mengelola dan menjaga kelestarian area konservasi," ujarnya.

Sementara pada sektor aquaculture, Menko Luhut mengatakan bahwa instalasi pengelolaan limbah memegang peranan dalam menekan limbah yang berasal dari tambak udang.

“Untuk meningkatkan pendapatan petambak udang, kami membangun kampung atau desa perikanan tangkap disejumlah wilayah di Indonesia dengan kearifan lokal yang tetap terjaga,” terangnya.

Menko Luhut juga menekankan pentingnya peran laut dalam mitigasi perubahan iklim. Dia menyatakan komitmen nationally determined contribution (NDC) Indonesia terhadap perubahan iklim.

“Bagian dari komitmen kami adalah meningkatkan ketahanan area pesisir. Pada tahun ini kami akan melanjutkan program restorasi terumbu karang pada 9 lokasi seluas total 500 hektare, termasuk pada lokasi konservasi dan area destinasi pariwisata,” terang Luhut.



Selain itu, Luhut melanjutkan, pemerintah juga akan merehabilitasi 600 ribu hektare hutan mangrove yang ditargetkan selesai pada 2024.