Anggaran Rumah Subsidi Terbatas, Pemerintah Minta Dukungan Swasta
Minggu, 06 Februari 2022 - 16:58 WIB
Ilustrasi rumah subsidi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi. Peran aktif asosiasi pengembang, swasta, perbankan dan masyarakat terus didorong mengingat sektor perumahan (properti) menjadi salah satu leading sector (lokomotif) dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan sektor properti dapat menjadi salah satu lokomotif pemulihan ekonomi nasional karena memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar dalam menggerakan sektor lainnya, sehingga juga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat.
"Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia," kata Iwan, di Jakarta, baru-baru ini.
Guna mendorong pemulihan ekonomi tersebut, Iwan menyampaikan, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan sektor properti yang berimbang untuk semua sektor, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Diketahui, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah (MBR).
"Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti," ujar Iwan.
Kementerian PUPR juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Menurut Iwan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun.
Kementerian PUPR menargetkan program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70% pada 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan sektor properti dapat menjadi salah satu lokomotif pemulihan ekonomi nasional karena memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar dalam menggerakan sektor lainnya, sehingga juga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat.
"Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia," kata Iwan, di Jakarta, baru-baru ini.
Guna mendorong pemulihan ekonomi tersebut, Iwan menyampaikan, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan sektor properti yang berimbang untuk semua sektor, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Diketahui, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah (MBR).
"Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti," ujar Iwan.
Kementerian PUPR juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Menurut Iwan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun.
Baca Juga
Kementerian PUPR menargetkan program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70% pada 2024.
(nng)
tulis komentar anda