Soal Intelijen Jadi Komisaris BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir
Sabtu, 13 Juni 2020 - 12:48 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perombakan manajemen, dimana nama-nama purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) masuk dalam jajaran komisaris.
Mengenai maraknya purnawirawan masuk barisan komisaris BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir menilai figur-figur tersebut dapat menyelesaikan potensi konflik yang ada.
Namun, sambung Erick, pihaknya menitikberatkan pertimbangan pemilihan komisaris berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan. Sebut saja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Agus Martowardojo, hingga Chatib Basri yang menduduki posisi komisaris utama Pertamina, BNI, dan Mandiri.
"Tidak semua komisaris saya taruh dari BIN dan anggota POLRI atau TNI, masih ada komisaris yang profesional dibidangnya," ujar Erick di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Dia melanjutkan BUMN di sektor pertambangan, kinerja operasional banyak bersinggungan dengan berbagai kepentingan publik, khususnya pengelolaan hak sumber daya alam. Pertimbangan tersebut membuat beberapa posisi komisaris ditempatkan dari BIN dan POLRI.
"Kita tahu di pertambangan itu kadang ada konflik, baik yang namanya tanah, perizinan yang tumpang tindih, ada isu sosial juga dengan masyarakat, kita harus balance," katanya.
Namun, tidak berarti seluruh kursi komisaris diisi oleh pihak yang berpengalaman di bidang penegakan hukum. Adapun, komposisi komisaris tetap diseimbangkan dengan masuknya para ahli industri dan keuangan di tiap-tiap BUMN. "Kita seimbang lah," tukasnya.
Mengenai maraknya purnawirawan masuk barisan komisaris BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir menilai figur-figur tersebut dapat menyelesaikan potensi konflik yang ada.
Namun, sambung Erick, pihaknya menitikberatkan pertimbangan pemilihan komisaris berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan. Sebut saja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Agus Martowardojo, hingga Chatib Basri yang menduduki posisi komisaris utama Pertamina, BNI, dan Mandiri.
"Tidak semua komisaris saya taruh dari BIN dan anggota POLRI atau TNI, masih ada komisaris yang profesional dibidangnya," ujar Erick di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Dia melanjutkan BUMN di sektor pertambangan, kinerja operasional banyak bersinggungan dengan berbagai kepentingan publik, khususnya pengelolaan hak sumber daya alam. Pertimbangan tersebut membuat beberapa posisi komisaris ditempatkan dari BIN dan POLRI.
"Kita tahu di pertambangan itu kadang ada konflik, baik yang namanya tanah, perizinan yang tumpang tindih, ada isu sosial juga dengan masyarakat, kita harus balance," katanya.
Namun, tidak berarti seluruh kursi komisaris diisi oleh pihak yang berpengalaman di bidang penegakan hukum. Adapun, komposisi komisaris tetap diseimbangkan dengan masuknya para ahli industri dan keuangan di tiap-tiap BUMN. "Kita seimbang lah," tukasnya.
(bon)
tulis komentar anda