Simak! 3 Perizinan yang Mensyaratkan Kepesertaan BPJS Kesehatan
Senin, 21 Februari 2022 - 13:13 WIB
Kartu BPJS Kesehatan kini menjadi persyaratan bagi masyarakat yang akan mengurus berbagai perizinan. Foto/Dok SINDOnews/Yorri Farli
JAKARTA - Kartu BPJS Kesehatan kini menjadi persyaratan bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan, mulai dari pembuatan surat izin mengemudi (SIM) hingga jual beli tanah.
Peraturan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Beleid ini dikeluarkan di Jakarta pada 6 Januari 2022 dan tandatangani oleh Presiden Joko Widodo, serta berlaku sejak dikeluarkan.
Dengan kata lain, masyarakat yang tidak memiliki kartu tersebut alias belum menjadi peserta BPJS Kesehatan akan terkendala manakala mengurus berbagai perizinan.
Berikut ini berbagai perizinan yang dalam proses pengurusannya membutuhkan kartu BPJS Kesehatan, dihimpun MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (21/2/2022):
1. Naik Haji atau Umrah
Dalam poin ke-5 huruf a hingga c, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agama agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah memegang keanggotaan BPJS Kesehatan.
"Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khsusus merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian dikutip dari huruf b.
Peraturan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Beleid ini dikeluarkan di Jakarta pada 6 Januari 2022 dan tandatangani oleh Presiden Joko Widodo, serta berlaku sejak dikeluarkan.
Dengan kata lain, masyarakat yang tidak memiliki kartu tersebut alias belum menjadi peserta BPJS Kesehatan akan terkendala manakala mengurus berbagai perizinan.
Berikut ini berbagai perizinan yang dalam proses pengurusannya membutuhkan kartu BPJS Kesehatan, dihimpun MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (21/2/2022):
1. Naik Haji atau Umrah
Dalam poin ke-5 huruf a hingga c, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agama agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah memegang keanggotaan BPJS Kesehatan.
"Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khsusus merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian dikutip dari huruf b.
tulis komentar anda