Butuh Rp3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon, Sri Mulyani Ungkap Peran APBN
Selasa, 22 Februari 2022 - 13:42 WIB
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN telah menyusun kebijakan yang disebut Climate Change Fiscal Framework, atau kerangka fiskal yang mendukung tantangan perubahan iklim. Ini juga sesuai atau konsisten dengan tekad untuk menurunkan emisi karbon, atau bahkan nett zero emission di tahun 2060.
"Bagaimana APBN melakukan tugasnya dalam melihat peluang dan tantangan ekonomi hijau ini, yang pertama adalah melalui perhitungan biennial update report tahun 2018 yang merupakan spesialis untuk menghitung berapa kebutuhan dana Indonesia dalam mencapai tekad menurunkan CO2," ungkap Sri.
Dalam laporan tahun 2018 itu, disebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk menurunkan karbon atau mencapai target penurunan karbon yang ditargetkan Indonesia adalah sebesar Rp3.461 triliun hingga tahun 2030. Angka ini merupakan sebuah angka yang sangat signifikan.
"APBN di dalam fiscal framework mencoba memerankan di dalam mendukung langkah-langkah menurunkan karbon tersebut. Pertama, dari sisi penerimaan negara atau perpajakan, pemerintah menggunakan policy perpajakan untuk bisa memberikan insentif bagi dunia usaha agar melihat kesempatan investasi di perekonomian hijau sebagai suatu kesempatan atau peluang yang baik," terang Menkeu Sri Mulyani.
Cara ini ditempuh dalam wujud tax holiday, tax allowance, bahkan pemerintah juga memberikan pembebasan bea masuk impor, pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penambahan Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah dan untuk kegiatan geothermal, bisa diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pengembangan panas bumi dan energi baru dan terbarukan (EBT). Desain ini dibentuk dengan harapan bahwa beban dari dunia usaha untuk masuk atau berinvestasi dalam bidang-bidang ekonomi hijau, terutama EBT bisa terakselerasi.
"Bagaimana APBN melakukan tugasnya dalam melihat peluang dan tantangan ekonomi hijau ini, yang pertama adalah melalui perhitungan biennial update report tahun 2018 yang merupakan spesialis untuk menghitung berapa kebutuhan dana Indonesia dalam mencapai tekad menurunkan CO2," ungkap Sri.
Dalam laporan tahun 2018 itu, disebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk menurunkan karbon atau mencapai target penurunan karbon yang ditargetkan Indonesia adalah sebesar Rp3.461 triliun hingga tahun 2030. Angka ini merupakan sebuah angka yang sangat signifikan.
"APBN di dalam fiscal framework mencoba memerankan di dalam mendukung langkah-langkah menurunkan karbon tersebut. Pertama, dari sisi penerimaan negara atau perpajakan, pemerintah menggunakan policy perpajakan untuk bisa memberikan insentif bagi dunia usaha agar melihat kesempatan investasi di perekonomian hijau sebagai suatu kesempatan atau peluang yang baik," terang Menkeu Sri Mulyani.
Cara ini ditempuh dalam wujud tax holiday, tax allowance, bahkan pemerintah juga memberikan pembebasan bea masuk impor, pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penambahan Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah dan untuk kegiatan geothermal, bisa diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pengembangan panas bumi dan energi baru dan terbarukan (EBT). Desain ini dibentuk dengan harapan bahwa beban dari dunia usaha untuk masuk atau berinvestasi dalam bidang-bidang ekonomi hijau, terutama EBT bisa terakselerasi.
Lihat Juga :