Soal Penerapan Euro 4, Keseriusan Pemerintah Dipertanyakan
Selasa, 08 Maret 2022 - 22:14 WIB
Sejumlah truk melintas di jalan Tol TB Simatupang, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Foto/Dok SINDO/Astra Bonardo
JAKARTA - Keseriusan pemerintah dalam penerapan standar emisi Euro 4 pada kendaraan diesel di Indonesia mulai 7 April 2022 patut dipertanyakan.
Hingga saat ini konsumen belum mendapat kejelasan dan jaminan tentang ketersediaan bahan bakar pendukung hingga ke pelosok, serta kejelasan besaran harga BBM dan lonjakan harga kendaraan.
“Penerapan standar Euro 4 mundur terus bertahun-tahun. Saat negara lain sudah di level Euro 6, kita masih berkutat untuk kejelasan Euro 4. Ini bukti pemerintah tidak serius,” ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Selasa (8/3/2022).
Menurut Agus, tidak seriusnya pemerintah karena tidak adanya dirigen yang jelas untuk mengkoordinasikan kebijakan itu. Contohnya terkait kepastian ketersediaan BBM solar, semestinya saat ini sudah jelas posisinya, baik dengan Pertamina dan juga Kementerian ESDM. Lalu dengan kepolisian untuk penindakan hukumnya.
Agus menilai, banyak kepentingan politik dan lobi-lobi pihak tertentu yang “bermain”. Beberapa tahun lalu, kebijakan itu akan berjalan, civil society sudah bergerak, ternyata tertunda karena ada lobi pihak-pihak tertentu yang ingin mengimpor banyak truk India standar Euro 2. “Di India sudah Euro 4, jadi yang Euro 2 mau dipakai di Indonesia dulu,” tukas Agus.
Belum lagi soal ketersediaan BBM. Beberapa waktu lalu, solar hilang dari pasaran. Agus menilai, pengusaha truk merana. Saat mereka sudah siap mengganti truknya dengan Euro 4, ternyata BBM tidak siap. Truknya terpaksa mendapat solar biasa, jelas ini menyusahkan.
“Kebijakan jangan menyusahkan masyarakat. Kalau benar tanggal 7 April 2022 kebijakan ini mau jalan, berarti tidak ada lagi biosolar. Biosolar diganti solar yang harus mendukung mesin Euro 4. Memang pemerintah berani mencabut biosolar? Kita semua tahu siapa pengimpor biosolar,” tutur Agus.
Padahal, kebijakan Euro 4 sangat bermanfaat bagi lingkungan. Semestinya, benar-benar serius disiapkan dan diimplementasikan, sehingga tidak membingungkan bagi konsumen, termasuk pelaku usaha.
Hingga saat ini konsumen belum mendapat kejelasan dan jaminan tentang ketersediaan bahan bakar pendukung hingga ke pelosok, serta kejelasan besaran harga BBM dan lonjakan harga kendaraan.
“Penerapan standar Euro 4 mundur terus bertahun-tahun. Saat negara lain sudah di level Euro 6, kita masih berkutat untuk kejelasan Euro 4. Ini bukti pemerintah tidak serius,” ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Selasa (8/3/2022).
Menurut Agus, tidak seriusnya pemerintah karena tidak adanya dirigen yang jelas untuk mengkoordinasikan kebijakan itu. Contohnya terkait kepastian ketersediaan BBM solar, semestinya saat ini sudah jelas posisinya, baik dengan Pertamina dan juga Kementerian ESDM. Lalu dengan kepolisian untuk penindakan hukumnya.
Agus menilai, banyak kepentingan politik dan lobi-lobi pihak tertentu yang “bermain”. Beberapa tahun lalu, kebijakan itu akan berjalan, civil society sudah bergerak, ternyata tertunda karena ada lobi pihak-pihak tertentu yang ingin mengimpor banyak truk India standar Euro 2. “Di India sudah Euro 4, jadi yang Euro 2 mau dipakai di Indonesia dulu,” tukas Agus.
Baca Juga
Belum lagi soal ketersediaan BBM. Beberapa waktu lalu, solar hilang dari pasaran. Agus menilai, pengusaha truk merana. Saat mereka sudah siap mengganti truknya dengan Euro 4, ternyata BBM tidak siap. Truknya terpaksa mendapat solar biasa, jelas ini menyusahkan.
“Kebijakan jangan menyusahkan masyarakat. Kalau benar tanggal 7 April 2022 kebijakan ini mau jalan, berarti tidak ada lagi biosolar. Biosolar diganti solar yang harus mendukung mesin Euro 4. Memang pemerintah berani mencabut biosolar? Kita semua tahu siapa pengimpor biosolar,” tutur Agus.
Padahal, kebijakan Euro 4 sangat bermanfaat bagi lingkungan. Semestinya, benar-benar serius disiapkan dan diimplementasikan, sehingga tidak membingungkan bagi konsumen, termasuk pelaku usaha.
Lihat Juga :
tulis komentar anda