Pemerintah akan Prioritaskan Insentif Kendaraan Berbasis Baterai
Selasa, 16 Juni 2020 - 05:05 WIB
Ilustrasi mobil listrik
JAKARTA - Pemerintah terus membuka peluang lahirnya industri kendaraan bermotor listrik nasional. Langkah ke arah tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Ridwan Djamaluddin mengatakan, tahapan tersebut diantaranya dengan memudahkan adanya impor kendaraan bermotor listrik dalam jumlah dan periode tertentu.
“Jadi sebelum industri kendaraan bermotor listrik nasional lahir, tentu kita mengimpor dahulu, namun dalam jumlah dan periode tertentu,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (15/6/2020). (Baca juga : Erick Instruksikan BUMN Produksi Baterai Kendaraan Listrik )
Menurut dia, jika dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor listrik yang lain, saat ini yang menjadi prioritas pemerintah adalah memberikan fasilitas lahirnya kendaraan bermotor berbasis baterai.
“Ini yang akan difaslitasi dahulu oleh pemerintah dalam hal kemudahan-kemudahannya. Jadi kendaraan listrik yang lain seperti hybrid dan sebagainya tidak difasilitasi banyak oleh pemerintah,” ucapnya.
Deputi Ridwan menjelaskan bahwa secara prinsip Pemerintah Indonesia sudah memutuskan membangun dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Termasuk membangun industri kendaraan bermotor listrik yang disertai dengan infrastrukturnya di Indonesia.
“Tetapi ada tahapan panjang menuju ke sana. Kita tahu saat ini kita mengimpor BBM 300 triliun per tahun, kita cari cara agar impor berkurang, belum lagi emisi yang besar seperti di Ibukota Jakarta, makanya langkah besarnya pada penggunaan kendaraan listrik,” ujarnya.
Di sisi lain, langkah atau tahapan tersebut didukung dengan ketersediaan bahan baku membuat baterai. “Makanya sebelum betul-betul pada pengguaan kendaraan bermotor listrik. Ada baterai dulu yang diharapkan bisa kita buat sendiri, termasuk memanfaatkan idle capacity dari PLN untuk pengisian baterai,” pungkasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Ridwan Djamaluddin mengatakan, tahapan tersebut diantaranya dengan memudahkan adanya impor kendaraan bermotor listrik dalam jumlah dan periode tertentu.
“Jadi sebelum industri kendaraan bermotor listrik nasional lahir, tentu kita mengimpor dahulu, namun dalam jumlah dan periode tertentu,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (15/6/2020). (Baca juga : Erick Instruksikan BUMN Produksi Baterai Kendaraan Listrik )
Menurut dia, jika dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor listrik yang lain, saat ini yang menjadi prioritas pemerintah adalah memberikan fasilitas lahirnya kendaraan bermotor berbasis baterai.
“Ini yang akan difaslitasi dahulu oleh pemerintah dalam hal kemudahan-kemudahannya. Jadi kendaraan listrik yang lain seperti hybrid dan sebagainya tidak difasilitasi banyak oleh pemerintah,” ucapnya.
Deputi Ridwan menjelaskan bahwa secara prinsip Pemerintah Indonesia sudah memutuskan membangun dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Termasuk membangun industri kendaraan bermotor listrik yang disertai dengan infrastrukturnya di Indonesia.
“Tetapi ada tahapan panjang menuju ke sana. Kita tahu saat ini kita mengimpor BBM 300 triliun per tahun, kita cari cara agar impor berkurang, belum lagi emisi yang besar seperti di Ibukota Jakarta, makanya langkah besarnya pada penggunaan kendaraan listrik,” ujarnya.
Di sisi lain, langkah atau tahapan tersebut didukung dengan ketersediaan bahan baku membuat baterai. “Makanya sebelum betul-betul pada pengguaan kendaraan bermotor listrik. Ada baterai dulu yang diharapkan bisa kita buat sendiri, termasuk memanfaatkan idle capacity dari PLN untuk pengisian baterai,” pungkasnya.
(ind)
tulis komentar anda