DPD Minta Mendag Evaluasi Barang Impor yang Rusak Produksi Dalam Negeri
Jum'at, 19 Juni 2020 - 22:54 WIB
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (batik) dan Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Dok.DPD
JAKARTA - Sejumlah komoditas barang jadi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan mendistorsi produksi dalam negeri menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Hasil serap aspirasi daerah dan masukan dari Apindo dan Kadin Indonesia ke DPD selama masa reses disampaikan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di rumah dinas Ketua DPD, Jalan Denpasar Raya, Jakarta.
Raker tersebut selain dihadiri Menteri Perdagangan, juga turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan.
Sementara dari unsur DPD, tampak hadir Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin serta anggota DPD asal Riau, Edwin Pratama Putra.
Sejumlah isu hasil serap aspirasi dan pengawasan DPD di daerah yang terkait dengan Kementerian Perdagangan disampaikan. Termasuk impor besar-besaran alat kesehatan, baik alat pelindung diri (APD) dan wajah (masker) terkait Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Sementara di satu sisi, industri dalam negeri juga memproduksi barang serupa.
"Kami di DPD juga ingin mempertanyakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan terjadi peningkatan impor sayuran dan buah-buahan. Pertanyaannya, sayur apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia?” tanya LaNyalla.
Perlu diketahui, terhitung sejak Januari hingga April 2020, nilai impor alat kesehatan mencapai USD1,1 miliar, naik 11,6% year on year. Kenaikan ini didominasi empat produk, yakni Masker, Hand Sanitizer, PCR Test dan Ventilator.
Sementara terkait peningkatan impor sayur dan buah-buahan, dikatakan Mendag, dikarenakan adanya permintaan dari kelas konsumen premium. Terutama dari kalangan ekspatriat yang belanja di super market kelas atas.
"Kami minta kepada Pak Menteri untuk segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kemenkes, karena sebagian komoditas alat kesehatan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan kampus UGM sudah bisa memproduksi ventilator standar ICU yang sama dengan produk impor, hanya saja masih menunggu izin edar dari Kemenkes. Termasuk sejumlah pabrik tekstil yang sekarang memproduksi baju APD dan masker. Ini harus mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," pungkas LaNyalla, Jumat (19/6/2020).
Hasil serap aspirasi daerah dan masukan dari Apindo dan Kadin Indonesia ke DPD selama masa reses disampaikan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di rumah dinas Ketua DPD, Jalan Denpasar Raya, Jakarta.
Raker tersebut selain dihadiri Menteri Perdagangan, juga turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan.
Sementara dari unsur DPD, tampak hadir Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin serta anggota DPD asal Riau, Edwin Pratama Putra.
Sejumlah isu hasil serap aspirasi dan pengawasan DPD di daerah yang terkait dengan Kementerian Perdagangan disampaikan. Termasuk impor besar-besaran alat kesehatan, baik alat pelindung diri (APD) dan wajah (masker) terkait Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Sementara di satu sisi, industri dalam negeri juga memproduksi barang serupa.
"Kami di DPD juga ingin mempertanyakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan terjadi peningkatan impor sayuran dan buah-buahan. Pertanyaannya, sayur apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia?” tanya LaNyalla.
Perlu diketahui, terhitung sejak Januari hingga April 2020, nilai impor alat kesehatan mencapai USD1,1 miliar, naik 11,6% year on year. Kenaikan ini didominasi empat produk, yakni Masker, Hand Sanitizer, PCR Test dan Ventilator.
Sementara terkait peningkatan impor sayur dan buah-buahan, dikatakan Mendag, dikarenakan adanya permintaan dari kelas konsumen premium. Terutama dari kalangan ekspatriat yang belanja di super market kelas atas.
"Kami minta kepada Pak Menteri untuk segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kemenkes, karena sebagian komoditas alat kesehatan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan kampus UGM sudah bisa memproduksi ventilator standar ICU yang sama dengan produk impor, hanya saja masih menunggu izin edar dari Kemenkes. Termasuk sejumlah pabrik tekstil yang sekarang memproduksi baju APD dan masker. Ini harus mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," pungkas LaNyalla, Jumat (19/6/2020).
tulis komentar anda