Asosiasi Petani Sawit Tuntut Pencabutan Larangan Ekspor
Selasa, 17 Mei 2022 - 20:22 WIB
Ketua DPP Apkasindo Kabupeten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Mondes Sembiring saat berdemo di depan Istana. Foto/MPI
JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ( Apkasindo ) diterima oleh perwakilan pemerintah setelah menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan beberapa tuntunan. Utamanya adalah tuntutan terkait larangan ekspor sawit yang dinilai merugikan banyak petani saat ini.
Ketua DPP Apkasindo Kabupeten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Mondes Sembiring, yang ikut masuk ke dalam kantor presiden bertemu perwakilan pemerintah mengatakan, pada intinya pemerintah belum bisa memberikan waktu pasti untuk mengabulkan beberapa tuntutan, seperti pencabutan larangan ekspor CPO dan tuntutan lainnya.
"Jadi tuntutan pencabutan larangan ekspor akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, terus tentang tuntutan Permentan No. 1 Tahun 2018 akan segera dikoordinasikan dengan menterinya," ujar Mondes saat dihubungi MNC Portal, Selasa (17/5/2022).
"Intinya semua akan ditindaklanjuti dalam waktu secepatnya," sambung Mondes.
Mondes melihat saat ini kebijakan pemerintah utamanya tentang larangan ekspor CPO sudah sangat banyak merugikan para petani. Hal tersebut diperparah oleh adanya Permentan No. 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Makanya, dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Mondes meminta pemerintah untuk merevisi aturan tersebut.
"Jadi permentan itu menganaktirikan petani swadaya mandiri, jadi petani saat ini buahnya tidak dibeli oleh perusahaan-perusahaan, sedangkan buah dari mitranya tetap diproduksi, kalau sawit petani banyak ditolak," lanjut Mondes.
Meski demikian Mondes mengatakan pemerintah saat ditemui oleh para petani pun belum menjanjikan tanggal pasti kapan tuntutan tersebut bakal dikabulkan.
"Belum, belum ada tanggal pasti," pungkas Mondes.
Ketua DPP Apkasindo Kabupeten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Mondes Sembiring, yang ikut masuk ke dalam kantor presiden bertemu perwakilan pemerintah mengatakan, pada intinya pemerintah belum bisa memberikan waktu pasti untuk mengabulkan beberapa tuntutan, seperti pencabutan larangan ekspor CPO dan tuntutan lainnya.
"Jadi tuntutan pencabutan larangan ekspor akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, terus tentang tuntutan Permentan No. 1 Tahun 2018 akan segera dikoordinasikan dengan menterinya," ujar Mondes saat dihubungi MNC Portal, Selasa (17/5/2022).
"Intinya semua akan ditindaklanjuti dalam waktu secepatnya," sambung Mondes.
Mondes melihat saat ini kebijakan pemerintah utamanya tentang larangan ekspor CPO sudah sangat banyak merugikan para petani. Hal tersebut diperparah oleh adanya Permentan No. 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Makanya, dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Mondes meminta pemerintah untuk merevisi aturan tersebut.
"Jadi permentan itu menganaktirikan petani swadaya mandiri, jadi petani saat ini buahnya tidak dibeli oleh perusahaan-perusahaan, sedangkan buah dari mitranya tetap diproduksi, kalau sawit petani banyak ditolak," lanjut Mondes.
Meski demikian Mondes mengatakan pemerintah saat ditemui oleh para petani pun belum menjanjikan tanggal pasti kapan tuntutan tersebut bakal dikabulkan.
"Belum, belum ada tanggal pasti," pungkas Mondes.
(uka)
tulis komentar anda