Anggota Komisi VII DPR: Upaya Pertamina Jaga Stok BBM Perlu Dukungan
Sabtu, 21 Mei 2022 - 21:20 WIB
Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti Widya Putri dalam diskusi bersama media, Jumat (20/5/2022). Foto/M Faizal
JAKARTA - Komisi VII DPR mengapresiasi PT Pertamina (Persero) di tengah melonjaknya harga minyak dunia yang makin membebani upayanya dalam menjalankan penugasan pengadaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi.
Di tengah tekanan harga tersebut, Pertamina masih mampu menjaga harga BBM subsidi, yaitu Solar dan Pertalite, tidak naik. Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, untuk pengadaan stok BBM dalam kondisi saat ini tidak mudah dan butuh pendanaan tidak sedikit. Padahal, kata dia, penyediaan cadangan minyak dan gas nasional sejatinya adalah tanggung jawab negara, bukan beban badan usaha.
"Jadi apa yang dilakukan Pertamina dalam menjaga stok BBM nasional itu harus diapresiasi," ujar Dyah Roro dalam diskusi bersama media secara virtual, Jumat (20/5/2022) sore.
Menurut Dyah Roro, menjaga cadangan migas sesuai kebutuhan masyarakat sangat penting. Dengan impor yang masih tinggi, kata dia, ketersediaan migas perlu diamankan agar tak ada kelangkaan yang dapat menimbulkan efek berantai yang menekan ekonomi dan memberatkan masyarakat.
Karena itu, Komisi Energi DPR meunurutnya sempat mengadakan rapat dengan manajemen Pertamina untuk membahas stok BBM jelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2022. Pasalnya, pada saat itu mobilitas masyarakat meningkat tajam.
"Kami melihat Pertamina sudah mengantisipasi stok BBM di SPBU. Setiap kategori BBM termonitor per hari. Pertamina ada sistem online yang memonitor," katanya.
Dengan tugas penting tersebut, menurut Dyah Roro, sudah sewajarnya jika pemerintah memperhatikan kewajibannya untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan sesuai mekanisme yang telah diatur, sehingga tidak ada beban ekstra yang ditanggung badan usaha. Dengan begitu, Pertamina diharapkan dapat terus menjalankan penugasannya dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa kenaikan harga minyak dunia telah mengerek harga keekonomian BBM dan LPG. Akibatnya, beban keuangan Pertamina untuk pengadaan bahan-bahan bakar tersebut meningkat.
Sri Mulyani mengaku, arus kas Pertamina sejak awal tahun ini menjadi negatif karena harus menanggung selisih antara harga jual eceran dan harga keekonomian. SElisih tersebut harusnya dibayarkan pemerintah berupa kompensasi kepada Pertamina dalam menjalankan penugasannya.
Nilai kompensasi BBM dan LPG diperkirakan mencapai Rp324,5 triliun. Ini terdiri atas tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp216,1 triliun, yang terdiri dari kompensasi BBM Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik Rp21,4 triliun. Selain itu, ada juga kurang bayar kompensasi hingga 2021 sebesar Rp108,4 triliun yang terdiri atas kompensasi untuk BBM sebesar Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik Rp24,6 triliun.
Di tengah tekanan harga tersebut, Pertamina masih mampu menjaga harga BBM subsidi, yaitu Solar dan Pertalite, tidak naik. Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, untuk pengadaan stok BBM dalam kondisi saat ini tidak mudah dan butuh pendanaan tidak sedikit. Padahal, kata dia, penyediaan cadangan minyak dan gas nasional sejatinya adalah tanggung jawab negara, bukan beban badan usaha.
"Jadi apa yang dilakukan Pertamina dalam menjaga stok BBM nasional itu harus diapresiasi," ujar Dyah Roro dalam diskusi bersama media secara virtual, Jumat (20/5/2022) sore.
Menurut Dyah Roro, menjaga cadangan migas sesuai kebutuhan masyarakat sangat penting. Dengan impor yang masih tinggi, kata dia, ketersediaan migas perlu diamankan agar tak ada kelangkaan yang dapat menimbulkan efek berantai yang menekan ekonomi dan memberatkan masyarakat.
Karena itu, Komisi Energi DPR meunurutnya sempat mengadakan rapat dengan manajemen Pertamina untuk membahas stok BBM jelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2022. Pasalnya, pada saat itu mobilitas masyarakat meningkat tajam.
"Kami melihat Pertamina sudah mengantisipasi stok BBM di SPBU. Setiap kategori BBM termonitor per hari. Pertamina ada sistem online yang memonitor," katanya.
Dengan tugas penting tersebut, menurut Dyah Roro, sudah sewajarnya jika pemerintah memperhatikan kewajibannya untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan sesuai mekanisme yang telah diatur, sehingga tidak ada beban ekstra yang ditanggung badan usaha. Dengan begitu, Pertamina diharapkan dapat terus menjalankan penugasannya dengan baik.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa kenaikan harga minyak dunia telah mengerek harga keekonomian BBM dan LPG. Akibatnya, beban keuangan Pertamina untuk pengadaan bahan-bahan bakar tersebut meningkat.
Sri Mulyani mengaku, arus kas Pertamina sejak awal tahun ini menjadi negatif karena harus menanggung selisih antara harga jual eceran dan harga keekonomian. SElisih tersebut harusnya dibayarkan pemerintah berupa kompensasi kepada Pertamina dalam menjalankan penugasannya.
Nilai kompensasi BBM dan LPG diperkirakan mencapai Rp324,5 triliun. Ini terdiri atas tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp216,1 triliun, yang terdiri dari kompensasi BBM Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik Rp21,4 triliun. Selain itu, ada juga kurang bayar kompensasi hingga 2021 sebesar Rp108,4 triliun yang terdiri atas kompensasi untuk BBM sebesar Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik Rp24,6 triliun.
(fai)
tulis komentar anda