Pembelian Pertalite Diatur, Begini Dampaknya buat Masyarakat
Selasa, 31 Mei 2022 - 16:06 WIB
Pengaturan pembelian Pertalite akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang. Foto/Antara
JAKARTA - Rencana pemerintah mengatur pembelian jenis BBM penugasan khusus (JBKP) mendapat sambutan baik. Langkah ini akan membuat penyaluran subsidi BBM berjalan efektif.
Baca juga: Beli BBM Pertalite dan Solar Mau Diatur, Ini Kata Pertamina
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, reformasi penyaluran subsidi ini memang harus dilakukan meskipun terdapat potensi kenaikan harga barang jika penyaluran subsidi tepat sasaran.
Menurutnya, bagi masyarakat, aturan ini akan berdampak terhadap mereka yang menikmati subsidi tidak tepat sasaran. Pun, sedikit banyak akan berdampak terhadap pengeluaran dan daya beli bagi masyarakat.
"Ketika subsidi tepat sasaran, potensi kenaikan harga barang akan terjadi karena akan ada kenaikan biaya produksi bagi perusahaan yang selama ini seharusnya tidak menggunakan barang subsidi tetapi menggunakan barang subsidi," ujar Mamit kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (31/5/2022).
Namun, itulah risiko yang harus dihadapi karena perusahaan yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi memang harus mematuhi peraturan. Di sisi lain, subsidi yang berbasis barang harus diubah menjadi subsidi berbasis orang supaya tidak memberatkan APBN.
Baca juga: Beli BBM Pertalite dan Solar Mau Diatur, Ini Kata Pertamina
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, reformasi penyaluran subsidi ini memang harus dilakukan meskipun terdapat potensi kenaikan harga barang jika penyaluran subsidi tepat sasaran.
Menurutnya, bagi masyarakat, aturan ini akan berdampak terhadap mereka yang menikmati subsidi tidak tepat sasaran. Pun, sedikit banyak akan berdampak terhadap pengeluaran dan daya beli bagi masyarakat.
"Ketika subsidi tepat sasaran, potensi kenaikan harga barang akan terjadi karena akan ada kenaikan biaya produksi bagi perusahaan yang selama ini seharusnya tidak menggunakan barang subsidi tetapi menggunakan barang subsidi," ujar Mamit kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (31/5/2022).
Namun, itulah risiko yang harus dihadapi karena perusahaan yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi memang harus mematuhi peraturan. Di sisi lain, subsidi yang berbasis barang harus diubah menjadi subsidi berbasis orang supaya tidak memberatkan APBN.
Lihat Juga :