Presidensi G20 Indonesia Akan Dorong UMKM Indonesia Memiliki Permodalan yang Luas
Kamis, 07 Juli 2022 - 07:05 WIB
Oleh karena itu, katannya, Pemerintah Indonesia melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI) terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.
Saat ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.
Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.
Dalam menghadapi ancaman akan inflasi ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang dapat muncul dari konflik tersebut.
Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek. “Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” terang Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022, Dr. Juan José Daboub menyatakan, dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat beradaptasi menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina.
Saat ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.
Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.
Dalam menghadapi ancaman akan inflasi ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang dapat muncul dari konflik tersebut.
Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek. “Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” terang Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022, Dr. Juan José Daboub menyatakan, dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat beradaptasi menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina.
Lihat Juga :