Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Aturan Pembatasan Pertalite Harus Segera Disahkan
Sabtu, 06 Agustus 2022 - 18:00 WIB
Revisi PP terkait pembatasan subsidi BBM didorong untuk segera disahkan. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menggunakan MyPertamina dinilai efektif. Tujuan dari pembatasan tersebut agar subsidi BBM tepat sasaran.
"Tujuannya agar subsidi digunakan bagi layak mendapatkan subsidi. Orang kaya jangan disubsidi," kata Arya dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi, Sabtu (6/8/2022).
Berdasarkan laporan Pertamina sebanyak 80 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat dinikmati masyarakat menegah ke atas. Padahal subsidi BBM kegunaannya untuk mendongkrak daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin agar dapat mengakses bahan bakar dengan harga terjangkau.
"Subsidi yang tidak tepat sasaran bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembanguan di sektor lain. Daripada cabut total, ke depan kita dorong subsidi tepat sasaran," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta agar aturan terkait pembatasan tersebut harus segera disahkan. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih menunggu disahkan Presiden Jokowi.
Menurut dia apabila BBM subsidi tak kunjung dibatasi kuota tiap tahunnya akan jebol terus. Adapun kuota BBM bersubsidi 28 juta kiloliter (kl) yang ditetapkan APBN diproyeksikan hanya sampai November mendatang. "Segera aturannya dirampungkan, karena argo terus berjalan. Sebentar lagi habis," tandas dia.
"Tujuannya agar subsidi digunakan bagi layak mendapatkan subsidi. Orang kaya jangan disubsidi," kata Arya dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi, Sabtu (6/8/2022).
Berdasarkan laporan Pertamina sebanyak 80 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat dinikmati masyarakat menegah ke atas. Padahal subsidi BBM kegunaannya untuk mendongkrak daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin agar dapat mengakses bahan bakar dengan harga terjangkau.
"Subsidi yang tidak tepat sasaran bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembanguan di sektor lain. Daripada cabut total, ke depan kita dorong subsidi tepat sasaran," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta agar aturan terkait pembatasan tersebut harus segera disahkan. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih menunggu disahkan Presiden Jokowi.
Menurut dia apabila BBM subsidi tak kunjung dibatasi kuota tiap tahunnya akan jebol terus. Adapun kuota BBM bersubsidi 28 juta kiloliter (kl) yang ditetapkan APBN diproyeksikan hanya sampai November mendatang. "Segera aturannya dirampungkan, karena argo terus berjalan. Sebentar lagi habis," tandas dia.
(nng)
tulis komentar anda