Sudah Ketinggalan Zaman, Kemenkop Serius Revisi UU Koperasi

Ahmad menegaskan bahwa penyusunan RUU Perkoperasian sangat penting guna menjawab permasalahan dan tantangan koperasi yang terjadi saat ini. Selain mengkaji arah pembangunan koperasi ke depan, tim juga fokus pada berbagai regulasi yang sudah ada di sektor ekonomi.

"Selain itu, dalam penyusunannya tim juga tetap memerhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materiil UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebelumnya," kata Zabadi.

Untuk memenuhi kewajiban uji materiil ini, dia pun menegaskan akan dilakukan meaningful participation dari publik sesuai UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena akan dilangsungkan focus group discussion (FGD) di beberapa tempat.

"Hal tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari publik atas dokumen yang telah disusun oleh tim," ucapnya.

RUU Perkoperasian sampai saat ini terus didorong hingga dapat disahkan untuk menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 sebagai upaya menghadirkan ekosistem bisnis koperasi yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kebutuhan anggota dan masyarakat.