Pemulihan Ekonomi, Kemenkeu: BI Akan Tanggung 100% Beban Bunga Utang
Selasa, 30 Juni 2020 - 09:14 WIB
Sri Mulyani menuturkan, BI akan menanggung 100% beban bunga utang dengan tujuan mengurangi dampak krisis ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 dalam kelompok penggunaan public goods, seperti sektor kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Dia memerinci beban utang untuk non-public goods guna usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan skema burden sharing BI reverse repo rate dikurangI diskon 1% dan non-public goods korporasi non-UMKM dengan BI reverse repo rate. Sementara itu, pemerintah menanggung 100% beban bunga utang untuk kelompok penggunaan non-public goods lainnya.
"Pokoknya kami dengan BI akan bicarakan lagi langkah-langkah untuk burden sharing dan masih diupayakan untuk menjaga tata kelola yang baik antara BI dan Kemenkeu," kata dia.
Hubungan yang harmonis antara pemerintah, BI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus terus dipertahankan. Apalagi, kondisi keuangan negara tahun ini yang sangat berat ditambah beban pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, kondisi fiskal sedang kurang sehat karena dalam kurun waktu yang sangat pendek target defisit diperlebar dari 1,7% menjadi 6,3%.
"Ini bukan situasi yang normal. Dalam sejarah, baru kali ini defisit anggaran meningkat signifikan dalam satu tahun anggaran," ujarnya. (Baca juga: Interpol Tolak Permintaan Iran Tangkap Presiden Trump)
Dia memerinci beban utang untuk non-public goods guna usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan skema burden sharing BI reverse repo rate dikurangI diskon 1% dan non-public goods korporasi non-UMKM dengan BI reverse repo rate. Sementara itu, pemerintah menanggung 100% beban bunga utang untuk kelompok penggunaan non-public goods lainnya.
"Pokoknya kami dengan BI akan bicarakan lagi langkah-langkah untuk burden sharing dan masih diupayakan untuk menjaga tata kelola yang baik antara BI dan Kemenkeu," kata dia.
Hubungan yang harmonis antara pemerintah, BI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus terus dipertahankan. Apalagi, kondisi keuangan negara tahun ini yang sangat berat ditambah beban pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, kondisi fiskal sedang kurang sehat karena dalam kurun waktu yang sangat pendek target defisit diperlebar dari 1,7% menjadi 6,3%.
"Ini bukan situasi yang normal. Dalam sejarah, baru kali ini defisit anggaran meningkat signifikan dalam satu tahun anggaran," ujarnya. (Baca juga: Interpol Tolak Permintaan Iran Tangkap Presiden Trump)
Lihat Juga :