Bersua Dubes UE, Airlangga Utarakan Unek-Uneknya Soal Ekspor Minyak Sawit
Selasa, 30 Juni 2020 - 20:32 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA - Saat bertemu dengan Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan "unek-uneknya" soal ekspor minyak sawit ke Eropa.
Menurut Airlangga, ekspor minyak sawit saat ini sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia, dan kesehatan.
"Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Dia pun meminta agar diskiriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia dihilangkan. Di antaranya, melalui penerapan kebijakan renewable energy directive (RED) II/delegated regulation (DR) UE dan aturan turunannya. Serta lewat pengenaan bea masuk anti-dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.
Indonesia sebenarnya telah merilis keputusan presiden (keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil. ( Baca:Nasib Perkebunan Kelapa Sawit RI di Tengah Larangan Ekspor ke Uni Eropa )
Nah ISPO itu sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Semua itu menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.
“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” katanya.
Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI.
Menurut Airlangga, ekspor minyak sawit saat ini sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia, dan kesehatan.
"Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Dia pun meminta agar diskiriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia dihilangkan. Di antaranya, melalui penerapan kebijakan renewable energy directive (RED) II/delegated regulation (DR) UE dan aturan turunannya. Serta lewat pengenaan bea masuk anti-dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.
Indonesia sebenarnya telah merilis keputusan presiden (keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil. ( Baca:Nasib Perkebunan Kelapa Sawit RI di Tengah Larangan Ekspor ke Uni Eropa )
Nah ISPO itu sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Semua itu menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.
“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” katanya.
Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI.
(uka)
tulis komentar anda